loading...
Loading...

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM-  Dinas  tenaga kerja, perdagangan dan UMK Karanganyar membuka posko pengaduan jika ada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya.

Perusahaan diwajibkan membayar THR sesuai dengan ketentuan seminggu sebelum Lebaran.

Kepala Dinas tenaga kerja, perdagangan UMK Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki, mengatakan sejak awal bulan Ramadhan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan agar amemberikan THR satu minggu sebelum lebaran.

Baca Juga :  Zonasi PPDB Online SMP di Karanganyar Bakal Dibagi Dalam 4 Zona. Pemkab Butuh Anggaran Rp 200 Juta Lebih 

Sampai saat ini, menurutnya belum ada satupun perusahaan yang merasa keberatan  untuk membayar THR para karyawan.

Dijelaskan, posko ini merupakan bentuk keperdulian dalam membantu para pekerja yang memiliki masalah dengan pembayaran THR-nya.

Petugas Posko akan membuat resume harian yang mendaftar seluruh pengaduan yang masuk. Jika ditemukan pelanggaran maka akan langsung dilakukan tindakan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Baca Juga :  Apel Konsolidasi, Kapolres Karanganyar Imbau Masyarakat Tak ke Sidang MK di Jakarta Sidang. Patroli Bakal Ditingkatkan

“Kami berharap, perusahaan membayar THR para karyawan, tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Adapun besaran THR,  untuk karyawan yang telah bekerja minimal setahun senilai dengan gaji pokok yang diterimanya, bukan dari Take Home Pay,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini di Kabupaten Karanganyar ada sekitar 680 perusahaan dalam skala kecil hingga besar. Untuk perusahaan besar, tercatat berjumlah sekitar 120 perusahaan.

Baca Juga :  RPMJD Karanganyar 2018-2023 Belum Bisa Disahkan, Pemkab Gandeng Kemenpan-RB

Perusahaan sedang sekitar 50 perusahaan, dan selebihnya merupakan perusahaan kecil.

“Pemprov sebenarnya sedang mewacanakan penegakkan hukum untuk melaporkan perusahaan ke tindak pidana ringan (tipiring) jika perusahaan tidak memberikan THR ke karyawannya,”tandasnya. Wardoyo

Iklan
Loading...