loading...
Loading...
Suasana sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu di Kabupaten Sragen Minggu (5/5/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM  Sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Sragen yang berakhir Minggu (5/5/2019) menyisakan catatan. KPU mengakui adanya kejadian khusus yakni perbedaan data pemilih, pengguna hak pilih data pemilih disabilitas dan pergeseran jumlah perolehan suara.

Ironisnya, temuan itu terjadi di 19 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Sragen. Fakta itu diungkapkan oleh Ketua KPU Sragen, Minarso saat membacakan kesimpulan dari hasil pleno Minggu (5/5/2019).

Ia menyampaikan selama pleno berlangsung, pihaknya mencatat ada beberapa kejadian khusus. Kejadian khusus yang paling banyak terjadi adalah adanya perbedaan data pemilih disabilitas, pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas.

Kejadian khusus itu ditemukan di Kecamatan Kalijambe, Masaran, Plupuh, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan, Ngrampal, Tanon, Sragen, Sidoharjo, Kedawung, Gemolong, Gesi, Jenar, Tangen, Karangmalang, dan Mondokan.

Temuan serupa juga terjadi di Kecamatan Miri. Bahkan di Miri, juga ditemukan adanya perubahan suara di PKB.

“Di Kalijambe ada kejadian khusus perbedaan data pemilih disabilitas. Di Kecamatan Plupuh ada perubahan data pemilih pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas,” paparnya saat membacakan kesimpulan pleno.

Minarso kemudian merinci temuan perbedaan data di setiap kecamatan itu dan kemudian disampaikan di hadapan forum pleno.

Baca Juga :  Waspada, 86 Desa di Sragen Berpotensi Terdampak Bencana Banjir, Longsor dan Puting Beliung. Berikut Daftar Lengkapnya! 

Ia juga menyampaikan bahwa terhadap keberatan saksi atas perbedaan sata itu keputusan KPU Sragen adalah nihil. Munculnya perubahan data dan perbedaan data pemilih disabilitas yang hampir terjadi di semua kecamatan itu memang sempat memantik interupsi dan keberatan dari saksi parpol.

Salah satunya saksi partai Golkar, Maryono yang menyebut adanya perbedaan data pemilih disabilitas di hampir semua kecamatan itu menunjukkan kurang profesionalnya penyelenggara Pemilu utamanya KPU. Ia juga menyayangkan mekanisme pembetulan yang baru dilakukan di pleno kabupaten.

“Mengapa di tingkat kecamatan tidak dilakukan. Ini yang kami pertanyakan. Meski pada akhirnya memang tidak merubah perolehan suara, tapi kalau mekanisme tidak ditempuh sesuai ketentuan, kan perlu dipertanyakan keabsahan dari keputusan KPU ini,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara, usai pleno, Minarso mengatakan perbedaan data pemilih disabilitas yang ditemukan adalah adanya angka yang berbeda. Misalnya ada keliru menulis jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.

Meskipun ketika dijumlah, jumlah akhirnya sama. Ia mengatakan hal itu terjadi semata-mata dari bawah di TPS dan PPK ketika melaksanakan pleno.

“Pembetulan di tiap-tiap pleno sebenarnya sudah dibenarkan. Saat di pleno kecmaatan, harapannya barangkali sudah final, ternyata masih ada catatan itu. Mungkin karena banyaknya pekerjaan dan berkas sehingga petugas kurang konsentrasi dan sebagainya,” kata dia.

Baca Juga :  Roadshow Germas dan Pembinaan PNS Dianggap Ditunggangi Politis, Bupati Sragen: Dewan Silakan Ikut! 

Sementara, Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetyo mengatakan memang ada masalah sedikit di pleno terutama adanya selisih data pemilih disabilitas.

Namun menurutnya masalah itu sudah bisa diselesaikan.

“Di Sumberlawang kemarin juga sempat ada salah penempatan kotak suara. Logistik yang harusnya di kotak 12 ternyata tidak ditemukan di kotak itu. Lalu di Miri, ada perubahan data suara di DA 1 untuk suara PKB,” tuturnya.

Perihal pemicu kesalahan itu, Dwi menyebut kemungkinan karena faktor input di tingkat PPS yakni ketika direkap tidak sesuai.

“Ketika sampai di pleno KPU, baru dibenarkan,” katanya. Wardoyo

 

 

 

Loading...