loading...
Loading...
ilustrasi taksi online, pexels-

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan regulasi yang mengatur taksi online pada 18 Juni 2019. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menuturkan ada dua aturan yang berlaku terkait kebijakan baru tersebut.

“Regulasi yang mengatur keamanan termuat dalam peraturan menteri dan soal tarif dituangkan di keputusan dirjen,” ujar Budi Setiyadi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, (15/6/2019).

Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Di dalam peraturan tersebut termaktub isu yang meliputi keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpangnya, tarif dasar, dan hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra pengemudi.

Baca Juga :  Bikin Miris dan Ngelus Dada, Video Mesum 2 Anak SD di Magetan Viral di Medsos dan Grup WA, ini Fakta-faktanya

Selain itu, kebijakan perihal suspend untuk pengemudi membandel juga diberlakukan di dalam beleid tersebut. Sedangkan aturan tarif secara rinci diatur dalam turunannya, yakni Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK 3244/AJ/DJPD/2017. Beleid itu mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa khusus.

Baca Juga :  Dalam 3 Bulan Terakhir, Pelawak Nunung Srimulat Beli Sabu Sebanyak 10 Kali, Harganya Satu Gram Rp 1,3 Juta

Berdasarkan salinan dokumen beleid yang diterbitkan Kementerian Perhubungan itu, besaran tarif TBA dan TBB diatur berdasarkan zonasi.

Zona I
Wilayah: Sumatera, Jawa, dan Bali.
TBA: Rp 6.000 per kilometer.
TBB: Rp 3.500 per kilometer.

Zona II
Wilayah: Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
TBA: Rp 6.500 per kilometer
TBB: Rp 3.700 per kilometer

Baca Juga :  Sastrawan dan wartawan senior Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia

Aturan taksi online ini berlaku setelah Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 terbit enam bulan lalu. Menurut Budi Setiyadi, perlu keseragaman di tingkat daerah untuk mengefektifkan aturan.

“Terkait persoalan teknisnya (soal tarif taksi online), kami mengundang Kepala Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi se-Indonesia untuk rapat koordinasi,” ucap Budi. Rapat teknis itu digelar pada Jumat, 14 Juni 2019.

www.tempo.co

Iklan
Loading...