JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Buntut Operasi Pencurian Listrik di Dawung Sambirejo, Para Tokoh Minta 6 Warga Terdenda Bisa Diputihkan. Manajer PLN Sragen Tunggu Kebijakan Pimpinan 

Para perwakilan RT, perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Dawung, Sambirejo saat menyampaikan aspirasi ketika diundang sosialisasi P2TL di Kantor PLN UPJ Sragen, Selasa (23/7/2019). Foto/Wardoyo
Para perwakilan RT, perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Dawung, Sambirejo saat menyampaikan aspirasi ketika diundang sosialisasi P2TL di Kantor PLN UPJ Sragen, Selasa (23/7/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Perwakilan masyarakat dan tokoh di Desa Dawung, Sambirejo meminta agar PLN Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Sragen mau membebaskan atau memutihkan 6 warga yang dikenai sansi denda akibat terbukti melakukan pelanggaran atau pencurian listrik.

Mereka tetap beralasan bahwa pelanggaran itu lebih karena ketidaktahuan warga dan tidak ada sosialisasi dari PLN.

Permintaan itu terungkap saat mereka diundang menghadiri sosialisasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di Kantor PLN Sragen, Selasa (23/7/2019). Sosialisasi digelar buntut penolakan warga terhadap operasi listrik tahap kedua di Desa Dawung sepekan lalu.

Kadus Dawung, Mustakim mengatakan masukan dari warga, yang sudah terlanjur ditemukan melanggar dan disanksi, bisa dikembalikan seperti semula dan dibebaskan dari denda.

Baca Juga :  Rela Jadi Istri Kelima, Janda Pengusaha Rumiyati Afifah Akui Imam Rochadi Punya Sesuatu yang Bikin Klepek-Klepek

Sebab menurut warga, pelanggaran itu disebabkan karena ketidaktahuan warga.  Mewakili warga, ia juga meminta semua spedometer di Desa Dawung disterilkan. Selanjutnya jika ada pelanggaran, baru dipersilakan untuk ditindak oleh PLN.

“Masalah pelanggaran warga kan belum tahu. Makanya kami minta kebijakan agar yang 6 warga itu diputihkan,” paparnya saat menyampaikan aspirasi.

Dwi (33) warga Dawung RT 19, menyampaikan mayoritas warga memang belum tahu betul terkait hal-hal yang dianggap pelanggaran. Ia mencontohkan ketika listrik berdaya 450 VA ternyata tak kuat, lalu ada petugas BTL yang menawari warga mengganti MCB, warga pun menganggap bahwa itu legal karena mengira mereka petugas resmi dari PLN.

“Ketika tadi PLN menjawab bahwa ganti MCB oleh BTL itu pelanggaran, kan warga enggak tahu. Tahunya selama ini kalau BTL atau petugas yang ada di lapangan itu ya petugas resmi PLN. PLN boleh begitu, tapi hak-hak pelanggan juga dipenuhi. Misalnya listrik di rumah saya 450 VA tapi baru terpakai 300 VA kok sudah njeglak-njeglek,” ujarnya.

Baca Juga :  Wajah Baru SMPN 1 Sambungmacan Sambut Adiwiyata Provinsi. Dulu Gersang, Kini Berubah Rindang Bertabur Cemara

Sementara, Manajer PLN ULP Sragen,  Rizky Adna Wiyata menyampaikan sosialisasi itu digelar untuk memberikan informasi perihal keselamatan ketenagalistrikan.

Ia juga mengatakan bahwa operasi penertiban dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan di sisi pelanggan.

Terkait permintaan agar 6 warga diputihkan dari denda, pihaknya mengaku belum bisa memutuskan.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com