loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) adalah dua hal yang berbeda.

Karena itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Abdul Kadir Karding meminta jatah menteri untuk NU tidak disamakan dengan PKB.

“Saya kira beda ya, kalau ada jatah-jatah pasti beda karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda,” ujar Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat (5/7/2019).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan sedang mengupayakan agar jatah PKB dan NU dipisahkan.

“Kami usahakan,” ujar Cak Imin di kediaman Wapres terpilih Ma’ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga :  Kisah Haru Seorang Suami di Sukabumi, Berjuang Rawat 3 Anak dan Istrinya yang Berat Badan Tinggal 24 Kg Karena Kanker Paru Stadium 4

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) blak-blakan meminta jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi – Ma’ruf.

Sebab, ujar dia, tidak ada dukungan politik yang gratis atas kontribusi tokoh dan warga NU dalam kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024.

“Kalau siap, sejak dulu siap,” kata Miftachul di Jakarta, Minggu (23/6/ 2019).

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengatakan, organisasinya memiliki kontribusi yang besar dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma’ruf dalam pemilihan presiden.

Baca Juga :  Cemburu Buta, Golok Bicara! Suami Bacok Istri Hingga Tewas

Karena itu, dia berharap Jokowi-Ma’ruf bisa membalas kontribusi itu dengan mendapuk kader Nahdlatul Ulama mengisi gerbong pemerintahan.

“Kemarin kan juga sudah memberi kontribusi yang cukup besar, mudah-mudahan ya dibawa oleh Presiden,” ujar Masduki, Selasa (25/7/2019).

www.tempo.co

Loading...