loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com –
Partai Persatuam Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi apabila mau menambah anggota baru di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Demikian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.

“Kami menyerahkan kepada beliau karena hak prerogatif. Presiden sudah menyampaikan bahwa sebelum membuat keputusan akan meminta pandangan partai-partai, dan itu belum terjadi,” kata Arsul di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Menurut dia, PPP memegang komitmen Jokowi bahwa akan berkomunikasi dan berdiskusi sebelum membuat keputusan. Sehingga PPP tak mempermasalahkan berbagai wacana yang berkembang.

Baca Juga :  Gempa 7.1 Magnitudo Guncang Manado, Getarannya Sangat Terasa, Warga Kaget dab Panik Ada yang Berteriak dan Lari Tinggalkan Rumah

Kalau sudah ada komitmen Jokowi seperti itu, kata Arsul, tidak perlu ada diskursus di ruang publik. Sehingga tinggal menunggu pertemuan antara Mantan Gubernur DKI ini dengan pimpinan partai koalisi pendukungnya dalam Pilpres 2019.

“Kami yakin Jokowi akan bicara dengan partai koalisi sehingga proses dialog dan tukar pandangan akan terjadi. Kalau ada komitmen itu, untuk apa ada diskursus di ruang publik,” ujarnya.

Baca Juga :  Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak Pengadilan

Arsul mengatakan bahwa rencana pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai belum dijadwalkan. Karena kemungkinan Presiden sedang mempersiapkan penyusunan kabinet.

Namun, dia menegaskan bahwa PPP belum mengajukan nama-nama kadernya untuk menjadi calon menteri karena ingin melihat dahulu portofolio kementerian.

“Misalnya, portofolio yang diberikan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu yang diajukan nama saya, ‘kan itu tidak lucu,” katanya.

www.tempo.co

Loading...