JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Wacana Gerindra Berkoalisi, Golkar Tunggu Jokowi

tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Jumat (26/7/2019), tidak disertai dengan pembicaraan tentang kemungkinan koalisi dari pihak oposisi.

Demikian dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus. Dia mengatakan, soal itu adalah ranah pertemuan para Ketua Umum. Dalam hal ini, Golkar juga menunggu sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Lodewijk mengatakan jika para Ketua Umum berkumpul, sebenarnya intinya bukan cerita koalisi atau oposisi.

“Tetapi bagaimana semangat bisa tetap kita jaga untuk mengawal Pak Jokowi dalam lima tahun kedepan,” ujar dia di Restoran Seribu Rasa, Jumat (26/7/2019).

Baca Juga :  FPI Sebut Rizieq Shihab Segera Kembali ke Indonesia, Klaim Surat Cekal Sudah Dicabut dan Denda Dihapus Otoritas Arab Saudi

Jumat memang telah digelar acara pembubaran TKN yang telah meghantarkan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin memenangkan pemilihan presiden 2019.

Kabar bahwa Partai Gerindra bakal merapat ke koalisi pemerintah merebak setelah terjadi pertemuan antara Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di MRT beberapa waktu lalu.

Setelah itu terjadi pula pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7/2019).

Menurut Lodewijk, sikap Golkar mengenai kemungkinan itu tergantung kesepakatan para Ketua Umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Selain itu, mereka juga menunggu keinginan Jokowi.

Baca Juga :  Penggerak Para Perusuh Demo Omnibus Law Sudah Teridentifikasi

“Dan paling penting kami tunggu pokok-pokok keinginan pak Jokowi seperti apa,” tutur dia.

Lodewijk menilai visi misi Prabowo selaras dengan koalisi. Meski demikian ia mengharapkan Jokowi tetap mengedepankan visi misi dari partai pendukungnya. Ia pun menilai, saat ini koalisi sudah cukup kuat di parlemen.

“Kalau dikatakan cukup, sekarang sudah sangat cukup, melihat kekuatan di parlemen. Tetapi mungkin ada pertimbangan pertimbangan lain,” ucap dia.

www.tempo.co