loading...
Loading...
Ilustrasi peternakan ayam. Tribunjogja/istimewa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM– Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah kembali merencanakan sejumlah aksi protes. Kali ini, selain menyasar daerah Soloraya, aksi juga akan dilakukan di sejumlah titik di Jakarta.

Ketua Pinsar Jateng, Pardjuni menuturkan, aksi-aksi tersebut dilakukan atas dasar ” hancur”nya harga ayam ras broiler saat ini. Sekarang harha ayam ras broiler berada di titik Rp 12 ribu perkilogram untuk lokal, sedangkan untuk luar kota diangka Rp 10 ribu perkilogram. Harga ini sudah tidak masuk akal dan sudah terjadi sejak tanggal 17 Agustus 2019 lalu. Harga tersebut jauh lebih rendah di bawah batas terendah harga acuan yang ditetapkan di harga Rp 18.000 per kilogram.

“Sebelumnya sempat berada di harga normal sesuai harga acuan yang ditetapkan. Permasalahan surplus dan pemangksan yang tidak berkelanjutan masih menjadi kendala utama. Kami terus membahas ini, namun tak pernah putus-putus masalahnya. Kami merasa pemerintah susah sekali untuk melakukan pemangkasan lagi, alasannya takut kalau ada kekurangan. Padahal kondisinya sekarang kita sangat surplus, tentu tidak akan merasa kekurangan,” paparnya, Jumat (30/8/2019).

Baca Juga :  Besok, Pengurus Baru MPC Pemuda Pancasila Solo Dilantik

Pardjuni menambahkan, pihaknya bersama Paguyuban Peternak Rakyat Nasional akan terus mendesak pemerintah dengan menggelar aksi damai, membagikan 3 ribu ayam gratis di lima titik daerah Jakarta.

“Harapannya pemerintah mampu melindungj peternak, khususnya Peternak Rakyat Mandiri. Karena peternak sudah merasa rugi dan pastinya ada hutang yang harus dibayarkan. Hingga saat ini tak ada solusi yang bisa diberikan untuk keuntungan bersama. Bagaimanapun juga ayam ini kan terukur dan bisa diprediksi, bukan sesuatu yang tanpa perencanaan. Permasalahan kecil ini kenapa dibuat rumit. Kalau hari ini pelihara banyak, besok permintaan sedikit otomatis harga turun, ini kan sudah jelas,” tukasnya.

Sementara itu, para peternak yang tergabung dalan paguyuban juga menuntut pemerintah untuk menerbitkan Perpres yang mengatur penataan iklim usaha Perunggasan Nasional yang adil dan pro dengan Peternak Rakyat Mandiri. Diakui Prdjuni, pemerintah memang sudah memberikan surat edaran kepada pembibit untuk mengurangi jumlah DOC FC dengan menarik 30 persen (Jawa Tengah) telur tetas berumur 19 hari dari mesin tetas. Namun hal ini hanya diimplementasikan dua pekan sejak 28 Juni hingga 12 Juli 2019. Dan dampaknya hanya terasa pada 30 hari sejak pemberlakuan. Namun setelah itu tidak diperpanjang kembali. Triawati PP

Loading...