JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Tunjangan Perangkat Desa di Sragen Dinilai Tidak Adil, PPDRI Desak Pemkab Revisi Perda. Perdes Didorong Bisa Kuliah Lagi 

Workshop peningkatan kapasitas aparatur desa yang diprakarsai PPDRI Sragen. Foto/Wardoyo
Workshop peningkatan kapasitas aparatur desa yang diprakarsai PPDRI Sragen. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM  Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Sragen mendesak Pemkab untuk merevisi peraturan daerah (Perda) terutama soal besaran penghasilan bagi perangkat desa. Pasalnya Perda Perdes yang ada saat ini dinilai kurang mengakomodir asas keadilan. Desakan itu dilontarkan perangkat desa yang tergabung dalam PPDRI Kabupaten Sragen.

Ketua PPDRI Sragen, Setyo Widodo mengungkapkan usulan itu sudah disampaikan ke Kabag Pemdes saat menghadiri workshop peningkatan kapasitas aparatur desa yang diprakarsai PPDRI Sragen di Sragen, Kamis (8/8/2019).

Baca Juga :  Perhatian, Ini Daftar 3 Penyakit Paling Mematikan di Sragen. Simak Pemicu dan Pencegahannya!

“Kami tadi sudah titip ke Kabag Pemdes, agar Perda direvisi karena sudah tidak relevan dan tidak mengakomodir keadilan. Jadi yang mengabdi 32 tahun dengan yang baru satu tahun, tunjangan penghasilannya sama,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .

Ia mencontohkan untuk jabatan Kadus atau bayan, setiap bulan tunjangannya sama yakni Rp 2,180 juta. Tunjangan itu berpedoman pada besaran UMK tanpa ada pembedaan berdasarkan masa kerja.

Baca Juga :  Pertama di Sragen, Air Limbah Disulap untuk Pasokan Wudhu Lewat Sistem Grey Water. Sudah Diterapkan di Masjid Jami'

Menurutnya, para perangkat desa berharap ada penerapan klasifikasi tunjangan berdasarkan masa kerja.

“Saat ini yang diakomodir baru masa pensiun dari lungguh sesuai masa jabatan,” terangnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com