loading...
Loading...
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 6 Yogyakarta menggelar sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan keteta api (KA) sebidang, Rabu (18/9/2019). Triawati PP

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM– PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 6 Yogyakarta menggelar sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan keteta api (KA) sebidang, Rabu (18/9/2019). Hal itu dilakukan karena selama ini perlintasan sebidang merupakan salah satu titik terjadinya kecelakaan.

Sosialisasi yang dilakukan bersama instansi terkait bertitik di Perlintasan Sebidang JPL 349 Jl. Timoho, JPL 352 Jl. Lempuyangan, dan JPL 347 Jl. HOS Cokro Aminoto Yogyakarta. Adapun untuk wilayah Surakarta adalah di Perlintasan Sebidang JPL 116 Jl. Letjen S Parman, JPL 99 Jl. Slamet Riyadi, dan JPL 94 Jl. RM Said Surakarta. Dalam kesempatan ini, Daop 6 Yogyakarta menggandeng pihak kepolisian, dinas perhubungan serta pemerintah daerah. Tak hanya imbauan untuk mematuhi aturan di perlintasan sebidang, di lokasi tersebut pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 6 Yogyakarta menggelar sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan keteta api (KA) sebidang, Rabu (18/9/2019). Triawati PP

Menurut Manajer Humas Daops 6 PT KAI Yogyakarta, Eko Budiyanto, melalui kegiatan tersebut diharapkan kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api.

Baca Juga :  Kericuhan Pasca Laga PSIM Yogyakarta Vs Persis Solo di Mandala Krida, Tas Milik Kapolresta Yogyakarta Ikut Dijarah

Perlu diketahui perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya yang dibuat sebidang. Perlintasan sebidang muncul karena meningkatnya mobilitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan yang melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api. Tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas memicu timbulnya permasalahan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang.

“Sesuai Undang Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 menyatakan bahwa, “(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup; (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,” ujar Eko.

Baca Juga :  Duel PSIM Yogyakarta Vs Persis Solo Berakhir Ricuh

Selain itu, Daop 6 Yogyakarta mencatat terdapat 445 perlintasan aktif. Dari sejumlah perlintasan tersebut ada sebanyak 120 perlintasan dijaga, adapun perlintasan yang tidak dijaga sebanyak 240 perlintasan. 58 lainnya merupakan perlintasan tidak resmi. Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 27.

“Salah satu tingginya angka kecelakaan pada perlintasan diakibatkan karena kurangnya kesadaran pengguna jalan raya. Tidak sedikit para pengendara yang menerobos perlintasan meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada perlintasan resmi,” imbuh Eko.

Undang Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 menyatakan bahwa “Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib: Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain; Mendahulukan kereta api, dan; Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.”

Baca Juga :  PSIM Yogyakarta Vs Persis Solo Berakhir Ricuh, Di luar Stadion Massa Ngamuk Rusak Mobil

Meskipun kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator, namun untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang beberapa upaya telah dilakukan KAI.

“Di antaranya melakukan sosialisasi dan menutup perlintasan tidak resmi. Sebanyak lebih dari 63 perlintasan tidak resmi telah ditutup dari tahun 2018 – Juni 2019. Pada prosesnya langkah yang dilakukan KAI untuk keselamatan tersebut juga kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat, dalam kondisi tersebut diperlukan langkah untuk mencari jalur alternatif bagi masyarakat yang harus disolusikan bersama oleh pemerintah pusat atau daerah,” tukas Eko. Triawati PP

Loading...