JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Anggota DPRD Solo, Ginda Kritisi Sikap Keraton Terkait Sewa Alut

Anggota DPRD Surakarta,, Ginda Ferachtriawan. Istimewa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggota DPRD Surakarta, Ginda Ferachtriawan menilai semangat pihak Keraton Surakarta dalam menyewakan Alun-alun Utara sebagai pasar darurat Pasar Klewer hanya sebatas mencari keuntungan. Seharusnya, pihak Keraton Surakarta dalam hal ini meminjamkan Alut demi kepentingan masyarakat Solo.

“Terkait pernyataan kuasa hukum pihak Keraton Surakarta yang meminta kenaikan harga sewa Alut apabila Pemkot Solo masih menggunakannya sebagai pasar darurat Pasar Klewer, saya cukup kaget dan prihatin. Semangat pihak keraton dalam menyewakan alun-alun utara sebagai pasar darurat pasar klewer lebih terkesan mencari keuntungan saja daripada meminjamkan demi kepentingan masyarakat Kota Solo. Padahal sebaliknya, seharusnya semangat menyewakan alut adalah demi kepentingan masyarakat,” urainya, Rabu (23/10/2019).

Baca Juga :  Anggota Bawaslu Solo Rutin Rapid Tes, Cegah Petugas Pilkada Terkena Covid

Ginda yang juga merupakan kerabat keraton tersebut menekankan, semestinya pihak keraton juga memikirkan aspek lain mengingat selama ini Pemkot Solo sudah membayar sewa yang cukup besar dan anggaran serta penggunaannya adalah untuk masyarakat Kota Solo.

“Sehingga menurut saya kurang tepat ketika setelan empat tahun justru malah minta kenaikan dan kalo tidak diperpanjang malah menyilahkan untuk dibongkar dan tidak digunakan. Mestinya keraton bisa memahami bahwa keaadaan ini. jangan berkesan justru memanfaatkan keadaan ini untuk mencari keuntungan semata (profit oriented). Sudah berapa banyak yang telah dilakukan pemerintah selama ini kepada keraton, semestinya sebagai pusat budaya bisa bersinergi untuk kebaikan kita semua,” tegasnya.

Baca Juga :  Cara Nyentrik Hasan Mulachela Edukasi Protokol Kesehatan: Berbagi Sembako pada Pengemudi Becak dan Janda Miskin, yang Tak Pakai Masker Tak Dapat Jatah Paket

Ginda juga menegaskan bahwa biaya sewa Alut selama ini tidak sedikit dan juga tidak ada yang mengetahui dana tersebut dipergunakan untuk apa saja oleh pihak keraton karena itu merupakan uang rakyat.

“Win win solusi adalah dengan bertemu dan berkomunikasi karena keraton dan pemkot harus bisa bersinergi. Pemkot pasti juga punya solusi terkait masalah ini,” tukasnya.  Triawati PP