JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ini Beberapa Menteri Korban Koalisi Jokowi

madu borneo
madu borneo
madu borneo

Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Koalisi menjelang pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II atau kabinet Indonesia Maju memakan beberapa “korban” yanga harus rela digantikan tokoh lain demi kepentingan koalisi.

Sejumlah nama lama yang cukup populer di kalangan publik pun terdepak dari barisan menteri. Tak ada nama Susi Pudjiastuti, Darmin Nasution, Rini Soemarno, Ignasius Jonan, Rudiantara, Amran Sulaiman, maupun Wiranto dalam kabinet baru ini.

Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai nama-nama tersebut bisa terdepak lantaran menjadi korban dari koalisi Jokowi yang gemuk.

Hal itu terlihat dari para menteri baru yang mengisi posisi orang-orang tersebut.

Sebagian besar dari mereka berasal dari partai politik (parpol). Misalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan kini diisi Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, posisi Darmin di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian diisi Airlangga, jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh Johnny G. Plate, dan Kementerian Pertanian dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga :  Terkait Prostitusi Anak, Polres Pidie Buru Laki-laki Penggunanya

“Porsi-porsi yang harusnya dipegang profesional, ternyata Pak Jokowi lebih mengakomodir kepentingan parpol koalisinya,” ujar Bhima, Rabu (23/10/2019).

Menurutnya, nama-nama menteri yang terdepak dari jajaran kabinet Jokowi memang tidak semuanya gemilang. Namun penggantinya saat ini pun tidak lebih baik dari yang sebelumnya.

Bhima menyinggung nama Susi, yang kinerjanya dinilai sudah cukup baik selama 5 tahun terakhir menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Apalagi, sosok Susi cukup disukai publik dengan ketegasannya menindak kapal-kapal asing tak berizin yang masuk ke Indonesia.

Namun, dia memandang karakter Susi tidak cocok dengan Jokowi yang tidak suka kegaduhan. Pasalnya, Susi kerap kali terlibat konflik dengan sejumlah kementerian.

Contohnya, terkait pelarangan cantrang, dia sempat beda pendapat dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sosok Jonan pun dipandang sudah baik dalam hal eksekusi di Kementerian ESDM. Hanya saja, dia dinilai memiliki kelemahan yakni kurang mendengarkan kritik sehingga dapat berbahaya.

Darmin pun disebut memiliki kinerja yang cukup baik, meski ada beberapa catatan. Bhima menyatakan Darmin kerap bermasalah dalam mengendalikan menteri-menteri teknis di bawahnya.

Baca Juga :  Birokrasi Paling Rumit se-Dunia, Jokowi Serukan Reformasi Birokrasi Struktural

Dalam hal kebijakan impor misalnya, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian terkadang tidak berkoordinasi dengan Darmin.

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi memandang pertimbangan Jokowi tidak memasukan nama-nama populer di kabinet lamanya lebih terkait kinerja.

Kinerja Susi, Darmin, Jonan, dan nama-nama lainnya tidak begitu gemilang di pemerintahan sebelumnya.

Beda pendapat dengan Bhima, Muradi menilai kebijakan Susi terkait kelautan dan perikanan kerap tidak sejalan dengan kepentingan elektoral Jokowi.

Kebijakan yang dibuatnya cenderung kontra produktif dengan basis pendukung Jokowi.

Demikian juga dengan Rudiantara, yang dianggap tak berhasil menjalankan tugas dengan mulus.

“Presiden tentu punya mata dan telinga untuk mengevaluasi calon menterinya. Sejauh ini, tahapannya normatif dan bisa menunjukan kenapa yang bersangkutan tidak cukup mampu mengelola kementerian yang dia pimpin,” katanya.

www.tempo.co