SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM– Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang, Sukaton Purtomo Priyatmo membantah pernyataan Dinas P3AKB soal masih banyak sekolah belum ramah anak.
Sebaliknya ia mengklaim kebanyakan sekolah yang berada di bawah naungan Disdikbudpora Kabupaten Semarang sudah mengarah pada sekolah ramah anak.
“Kalau 30 persen sudah lebih. Kebanyakan sudah mengarah ke sekolah ramah anak. Kriteria dan indikator sekolah ramah anak yang dikehendaki Dinas P3AKB yang seperti apa? Kalau terhadap anak usia sekolah, kami memandang sudah ramah anak,” tandas Katon, panggilan akrab Sukaton Purtomo Priyatmo, belum lama ini kepada wartawan di Semarang.
Katon menjelaskan, Dinas Pendidikan memiliki standar pelayanan minimal yang diatur dalam Permendikbud tentang standar pelayanan minimal pendidikan.
Menurutnya, lokasi atau letak fasilitas maupun sarana prasarana sekolah seperti ruang kelas, toilet atau kamar mandi dan WC sudah diatur tempatnya.
“Jangan melanggar standar pelayanan minimal pendidikan. Kalau toilet ditempatkan di depan tidak boleh, kan kita punya standar minimal pelayanan pada pendidikan, ada rambu-rambunya, Dinas P3AKB aja sak enake dewe,” tegasnya.
Katon menjelaskan, sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai SMP. Sedangkan sekolah tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Pemprov Jateng.
Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa upaya Disdikbudpora untuk mewujudkan sekolah ramah anak sudah berbicara masalah mutu pendidikan.
Mutu pendidikan ini pengaruhi empat faktor, yakni kebijakan pemmerintah, sarana dan prasarana, kepemimpinan atau leadership kepala sekolah, dan guru di sekolah.
“Empat komponen itu saya giatkan untuk saling mendukung satu dengan lainnya guna meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu berpengaruh pada sekolah ramah anak,” jelasnya.
Katon mengungkapkan, saat ini sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013. Dalam kurikulum ini salah satu mengajak siswa untuk berpikir dari level pertama sampai lebih tinggi.
“Katakan siswa itu harus bisa menganalisa sesuatu benda pada mata pelajaran tertentu. Sehingga siswa itu tidak hanya berpikir monoton seperti kemarin-kemarin,” ungkapnya.
Menurut Katon, kabupaten layak anak sangat mendukung terwujudnya sekolah ramah anak. Untuk menjadikan kabupaten layak anak tidak bisa hanya dilakukan Disdikbudpora, melainkan harus didukung semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah).
“Kabupaten layak anak tidak hanya milik dinas pendidikan atau Dinas P3AKB tetapi semua perangkat daerah yang ada keterkaitannya harus mendukung, harus lintas sektoral. Misalnya Dishub membuat penyeberangan jalan zona sekolah yang berada di tepi jalan raya, termasuk dinas kesehatan membimbing kantin skolah dari sisi kesehatannya,” katanya.
Seperti diberitakan, saat ini masih banyak sekolah di Kabupaten Semarang yang belum masuk kategori sekolah ramah anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak di sekolah.
Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Semarang terus mendorong terwujudnya sekolah ramah anak di Kabupaten Semarang.
Dinas itu menyampaikan baru ada sekitar 30 persen sekolah yang ramah anak. Artinya, 70 persen sisanya diindikasikan memang belum ramah anak.
“Yang sudah berkomitmen baru 30 persen dari jumlah sekolah yang ada. Kalau tidak salah SD ada 400 an, SMP sekian, tidak sampai ribuan,” jelas Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Semarang, Romlah. Wardoyo
- Kontak Informasi Joglosemar News :
- Redaksi : [email protected]
- Promosi : [email protected]
- Kontak : [email protected]
