JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Polemik PTSL Kembali Muncul di Sragen. Warga Katelan Tangen Tuding Biaya Rp 700.000 Tak Transparan, Panitia Klaim Peserta Sangat Puas Sampai Syukuran! 

Warga RT 11 Desa Katelan, Tangen saat menyampaikan keluhan soal PTSL, Senin (18/11/2019). Foto/Istimewa
Warga RT 11 Desa Katelan, Tangen saat menyampaikan keluhan soal PTSL, Senin (18/11/2019). Foto/Istimewa

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali menuai polemik. Sejumlah warga di Desa Katelan, Kecamatan Tangen, menuding panitia tidak transparan dalam menjalankan program PTSL 2019.

Keluhan itu terungkap ketika sejumlah warga penerima PTSL berkumpul di rumah Ketua RT 11, Desa Katelan Senin (18/11/2019).

Mereka menyebut pengurusan PTSL dan penarikan biaya Rp 700.000 perbidang, tidak disertai penjelasan dan rincian.

Salah satu peserta PTSL, Edi Eksan Nugroho mengungkapkan dari Sekretaris Desa (Sekdes) mendatangi warga yang mengajukan PTSL dari rumah ke rumah untuk menarik biaya. Menurutnya sebelum ada kesepakatan biaya, peserta sudah dimintai Rp 700.000 dan disuruh mengumpulkan persyaratan.

Baca Juga :  Beredar Video Aksi Konvoi Ratusan Massa Perguruan Silat Bikin Sragen Kota Mencekam

Kemudian setelah sertifikat jadi dan dibagikan, panitia mendatangi warga dan meminta peserta PTSL bertandatangan di atas kertas kosong berisi pernyataan agar ke depan tidak ada permasalahan.

Ketua RT 10, Totok Mulyanto menyebut tak hanya di RT 11, keluhan juga muncul dari RT 10. Menurutnya yang menjadi ganjalan adalah biaya Rp 700.000 yang diklaim kesepakatan, selama ini tak pernah ada berita acaranya.

Baca Juga :  Bungkam Omongan Hotman Paris, Kapolresta Cirebon: Pelaku Sudah 19 Hari Ditahan, Kita Jerat Pasal Berlapis!

“Selama ini dari panitia nggak pernah ada berita acara yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada yang membayar cuma Rp 200.000, Rp 400.000, ada yang Rp 700.000, tapi ada juga yang nggak bayar. Yang jadi pertanyaan warga, kok nggak sama, harusnya ada musyawarah. Mungkin ada oknum yang memanfaatkan program ini. Biaya Rp 700.000 itu juga nggak transparan, harusnya ada perinciannya. Warga hanya menuntut ada transparansi sehingga tidak timbul.gejolak,” katanya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com