JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

12 Pegawai KPK Mundur Hampir Bersamaan, Agus Rahardjo: Mereka Menolak Jadi ASN

Ketua KPK, Agus Rahardjo (kanan) melambaikan tangan, seusai memberikan keterangan terkait penyerahan mandat pimpinan bersama wakil ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Ketiga Pimpinan KPK resmi menyatakan menyerahkan mandat (tanggung jawab) pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menjelang pelantikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, sebanyak 12 pegawai mundur dari lembaga antirasuah tersebut.

Mengenai hal itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tak mau menduga-duga alasan yang mendasari sikap ke-12 pegawai KPK itu mundur.

Menurutnya, mereka yang keluar dari KPK tak menyebut alasan secara spesifik.

“Mereka hanya mengucapkan terima kasih pada KPK karena sudah sempat mengabdi beberapa tahun,” kata dia saat dihubungi, Jumat (13/12/2019).

Menurut Saut bisa jadi mereka pamit dari lembaga antirasuah karena situasi akhir-akhir ini, salah satunya revisi UU KPK.

“Tapi saya tidak mau berpraduga,” ujarnya.

Saut Situmorang berujar selama empat tahun memimpin KPK, baru kali ini ada pegawai yang keluar secara nyaris bersamaan. Ia belum dapat memastikan apakah akan ada pegawai yang akan menyusul 12 rekannya ini.

Baca Juga :  KPK Bakal Ungkap Nama Lain di Kasus Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki

“Aliran mundur berdekatan beberapa orang sekaligus baru akhir-akhir ini,” kata dia.

Saut menuturkan rata-rata orang yang mundur dari KPK setelah revisi UU KPK rata-rata telah bekerja di komisi selama 4 sampai 5 tahun. Para pegawai yang mundur dari beragam kedeputian di KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat kerja di DPR pada 27 November 2019 mengatakan alasan sejumlah pegawai ingin mundur.

Menurut dia, pegawai menolak menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Yang mengajukan mundur sudah tiga orang. Sisanya masih wait and see,” ujar Agus.

Baca Juga :  Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber: Pelaku Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Seorang pegawai KPK membenarkan bahwa perubahan status ASN ini menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah pegawai mengundurkan diri.

Sejumlah pihak menilai perubahan status ASN dapat mengganggu independensi pegawai. Pegawai lainnya menyatakan masih menunggu situasi lebih lanjut di KPK setelah UU hasil revisi benar-benar berlaku.

KPK menyiapkan dua tim transisi untuk meninjau peralihan lembaga antikorupsi itu setelah revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu tim khusus mengkaji status kepegawaian.

Merujuk pada UU KPK yang baru, semua pegawai KPK akan menjadi ASN, termasuk penyelidik, penyidik, hingga admin pencegahan.

Dalam kajian ini, ujar Agus, pimpinan KPK mengupayakan agar status karyawan yang akan dialihkan menjadi ASN ini bisa tetap independen dengan rekrutmennya tetap dikelola KPK.

“Kalau independensi ini bisa dijamin, saya kira yang pindah tidak akan banyak,” ujarnya.

www.tempo.co