Didemo Driver Gojek dan Grab Solo Raya, Maxim Kirim Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi, Ini Isi Lengkapnya

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Belum lama ini atau tepatnya, Senin (16/12/2019) ratusan pengemudi Gojek dan Grab mengadakan aksi protes di depan Kantor Maxim Solo. Para pendemo merasa tak puas dengan tarif yang diberlakukan layanan Maxim. Dalam rilisnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM pada Selasa (17/12/2019) lalu, pihak Maxim mengatakan penentuan tarif telah disesuaikan dengan upah minimal kota/kabupaten. Adapun langkah selanjutnya diambil untuk pemecahan dan penyelesaian masalah tersebut Maxim akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. “Para pakar layanan ”Maxim” telah menentukan posisi mereka dan solusi penyelesaian atas masalah ini dalam bentuk surat terbuka kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, yang berasal dari Surakarta dan selama waktu panjang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Kami meminta Anda untuk memublikasikan berkas ini demi membantu kami dalam menyebarluaskan isu ini” kata Spesialis Departemen Hubungan Masyarakat Layanan Order Angkutan “Maxim” Maria Pukhova melalui keterangan tertulis kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (19/12/2019). Berikut isi dari Maxi kepada Presiden RI Joko Widodo

Surat Terbuka Layanan “Maxim” kepada Presiden Indonesia Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, Surat ini kami kirimkan kepada Bapak terkait konflik yang terjadi di Surakarta di antara para pengemudi Gojek dan Grab serta layanan ”Maxim”. Konflik ini telah berhasil mengungkap masalah global dalam pasar taksi, yang mana berpengaruh pada taraf kehidupan penduduk dan perekonomian di Indonesia. Menurut fakta yang terjadi di lapangan, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2019 menimbulkan pengaruh negatif terhadap bidang pengembangan bisnis ojek. Tarif minimal pengangkutan dengan kendaraan motor yang telah ditetapkan ternyata terlalu berlebihan dan tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Peraturan tersebut tidak mempertimbangkan daya beli penduduk di propinsi terkait, yang mana sebagai akibatnya, akses ke layanan taksi pun menjadi berkurang. Dalam waktu yang bersamaan, masyarakat yang sebenarnya mampu menampilkan tingkat pertumbuhan signifikan dan memberikan pendapatan yang besar untuk anggaran negara malah tetap berada di tingkat yang sama.