JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Tak Ada Payung Hukum, 1.000 Lebih Pertamini di Sragen Dinyatakan Ilegal. Bagaimana Kelanjutan Nasib Usahanya?

4033
Salah satu Pertamini milik warga di Teguhan, Sragen Kota yang hanya melayani Pertalite. Foto/Wardoyo
loading...
Salah satu Pertamini milik warga di Teguhan, Sragen Kota yang hanya melayani Pertalite. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMAR NEWS.COM Pemkab Sragen melalui Dinas Perdagangan menyatakan keberadaan stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pertamini yang menjamur saat ini, tidak dipayungi aturan yang jelas.

Meski demikian, Pemkab juga kesulitan untuk menertibkan karena menjamurnya keberadaan Pertamini di hampir semua kecamatan.

Kepala Dinas Perdagangan Sragen, Tedi Rosanto mengungkapkan secara legalitas, keberadaan Pertamini atau Pom mini memang tidak jelas dan tidak ada payung hukumnya. Bahkan, ia menyebut bahwa Pertamini tersebut bisa dibilang ilegal.

“Tapi Pemda juga tidak bisa mengatur seandainya itu harus berizin. Karena memang secara legalitas nggak ada payung hukumnya,” paparnya kepada JOGLOSEMAR NEWS.COM ditemui di kantornya.

Tedi menguraikan selama ini dari pusat pun juga belum pernah ada atau melegalkan Pertamini. Bahkan, sebagai bentuk pengetatan, beberapa waktu lalu ads kesepakatan dari pengelola SPBU di Sragen untuk tidak lagi menyuplai bahan bakar jenis Pertalite kepada Pertamini.

Baca Juga :  Geger Ular Piton Besar Berukuran 4 Meter Muncul Memangsa Ayam di Desa Ngarum Sragen. Ditangkap Rame-Rame, Kondisi Perutnya Membesar

Nantinya semua Pertamini akan diarahkan untuk menjual Pertamax. Hal itu juga terkait masih rendahnya konsumsi Pertamax di masyarakat.

“Beberapa waktu lalu malah paguyuban SPBU Sragen sudah sepakat tidak melayani Pertalite ke Pertamini,” tukasnya..

Kasie Pembinaan Perdagangan, Joko Suranto menambahkan dari data di lapangan, jumlah Pertamini memang sangat menjamur dan merebak di mana-mana.

Ia menyebut jumlah Pertamini di Sragen sudah lebih dari 1.000 unit. Menurutnya, selama ini dinas sulit memantau karena mereka membangun sendiri dan tidak pernah berkoordinasi dengan dinas.

Baca Juga :  Berkomplot Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 665 Juta, Mantan Kades Trobayan Sragen dan Suaminya Segera Ditahan. Berkas Tinggal Tunggu Penelitian

“Karena kami juga tidak bisa menerbitkan izin wong secara aturan memang tidak ada legalitasnya. Secara payung hukum, nggak ada. Memang ada masyarakat yang terbantu, tapi dari bahaya risikinya dan ketepatan ukurannya juga belum terjamin karena nggak pernah ditera,” tandasnya. Wardoyo