JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Ganjar Pranowo Berencana Layangkan Protes kepada Kemenpan RB Terkait Hukuman dan Penegakan Disiplin ASN

Tribunnews.com

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berencana melayangkan protes kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait hukuman dan penegakan disiplin ASN.

Ganjar merasa heran dengan sistem punishment atau sanksi yang diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, dalam siaran pers, pada kasus indisipliner berat tertentu, ASN bisa dipecat.

Namun, jika terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) hukumannya hanya penurunan pangkat.

“Mereka yang terlibat tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, mbolos semaunya sendiri harus dihukum berat.

Selama ini hukumannya paling hanya penurunan pangkat, penundaan gaji dan sebagainya.

Kalaupun ada yang diberhentikan, masih saja dengan hormat,” kata Ganjar, Selasa (7/1/2020).

Baca Juga :  Mohon Perhatian, Warga Sragen yang Ada di Jakarta Sementara Jangan Pulang Dulu. Bupati dan Gubernur Ganjar Minta Warga Dukung Pelaksanaan PSBB!

Ia merasa heran lantaran hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan indispliner ASN.

Malah justru ada yang diberhentikan dengan hormat.

Ganjar mengungkapkan hal tersebut lantaran baru saja menandatangani surat keterangan sanski untuk para ASN yang melakukan pelanggaran disiplin berat.

Semisal, membolos dalam waktu lama, perselingkungan, dan korupsi yang dilakukan bersama-sama.

Namun, ia enggan membeberkan detail kasus indisipliner tersebut.

Hanya saja, ia menyebut ada dua orang abdi negara yang terlibat tipikor dan sudah dijatuhi hukuman.

Oleh karena itu, ia berencana melayangkan protes kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait hukuman dan penegakan disiplin ASN.

Baca Juga :  Tangani Covid-19, Ganjar Tegaskan Tak Terapkan PSBB dan Kebijakan Ekstrem Lainnya

Dengan aturan yang ada kini, ia merasa kesulitan memecat ASN yang melakukan pelanggaran berat seperti korupsi.

“Saya akan tulis surat ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mereview sistem punishment terhadap ASN.

Kalau sudah berat pelanggarannya, ya harus Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH),” tandasnya.

Tindakan tegas pada ASN tersebut, kata dia, sangat penting dilakukan.

Mengingat ASN dinilai sebagai agen pembangunan dan harus menjadi teladan masyarakat.

“ASN dituntut sempurna, meskipun tidak bulat, namun harus menjadi contoh.

ASN itu sekarang menjadi rebutan, banyak lho honorer K2 yang demo ingin diangkat ASN.

Maka saya selalu tekankan, harus disiplin,” tegasnya.

www.tribunnews.com