JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Internasional

Mahathir Mohamad Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Malaysia Baru Mahathir Mohamad ditemani istri Anwar Ibrahim Wan Azizah menggelar konferensi pers usai dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Mei 2018. Mahathir Mohamad, resmi menjadi PM Malaysia ke-7 menggantikan Najib Razak / tempo.co

KUALALUMPUR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatannya Perdama Menteri Malaysia sekaligus dari dari Ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia sebagai bentuk protes.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik, Lim Guan Eng. Menurut Lim, Mahathir memprotes upaya pembentukan pemerintahan baru oleh partai oposisi yang melibatkan partainya.

Lim mengatakan, Mahathir tidak ingin bekerja dalam satu koalisi pemerintahan dengan Partai UMNO, yang dinilainya korup.

Sikap itu  berbeda dengan sikap sebagian petinggi Partai Bersatu dan satu faksi di Partai Keadilan Rakyat, yang dipimpin Azmin Ali.

“Konsistensi ini dan prinsip untuk menolak Partai Umno yang korup harus didukung semua rakyat Malaysia,” kata Lim yang juga menteri Keuangan Malaysia seperti dilansir Malay Mail pada Senin (24/2/2020).

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Senin (24/2/2020).

Surat pengunduran diri tersebut dikirim kepada Raja Malaysia pada pukul satu siang waktu setempat. Kantor perdana menteri mengonfirmasi pengunduran diri itu.

Baca Juga :  50 Negara Jatuh ke Jurang Resesi Gara-gara Pandemi Covid-19, Mulai dari Malaysia hingga Amerika Serikat. Ini Daftar Lengkapnya

“Mahathir bin Mohamad telah mengantar surat peletakan jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia hari ini,” begitu rilis yang diterima Tempo, Senin (24/2/2020).

Rilis singkat itu juga mengatakan, surat sudah disampaikan kepada Yang Dipertuan Agong raja Malaysia.

Secara terpisah, Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia, yang didirikan Mahathir, Muhyiddin Yassin, mengatakan partai memutuskan meninggalkan koalisi pemerintahan setelah pertemuan para senior partai kemarin.

“Kepemimpinan PPBM memutuskan untuk meninggalkan Pakatan Harapan dalam pertemuan istimewa pada 23 Februari 2020,” kata Muhyiddin.

Secara terpisah, Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, mengatakan Mahathir Mohamad membantah terlibat dalam upaya pembentukan pemerintahan baru tanpa melibatkan tiga partai mitra koalisi.

Anwar Ibrahim mengatakan Mahathir tidak menyetujui rencana pembentukan pemerintahan baru atau akan bergabung dengan partai oposisi untuk membentuk pemerintahan baru.

“Tidak, saya kira itu bukan dia karena namanya digunakan oleh orang di dalam partai saya dan orang di luar partai,” kata dia.

Baca Juga :  Kabar Gembira, Arab Saudi Buka Kembali Layanan Umroh secara Bertahap. Jemaah Luar Negeri Diizinkan Datang Mulai 1 November 2020

Anwar Ibrahim melanjutkan,”Dia mengatakan dan mengulangi kepada saya apa yang telah dia katakan sebelumnya bahwa dia tidak terlibat dalam upaya ini. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan orang-orang yang terasosiasi dengan rezim masa lalu.”

Anwar Ibrahim mengatakan itu  setibanya di kantor pusat PKR seusai audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong.

Anwar mengatakan dia telah mencoba membujuk Mahathir agar tidak mengundurkan diri dari posisi PM tapi tidak berhasil.

“Kami mendiskusikan ini dan saya memintanya atas nama Partai Keadilan dan Pakatan Harapan bahwa para pengkhianat ini bisa ditangani bersama,” kata dia.

Menurut Anwar, Mahathir memiliki pendapat lain. Pemimpin berusia 94 tahun itu menilai dia seharusnya tidak diperlakukan dengan cara seperti itu.

“Yaitu diajak bekerja sama dengan orang-orang yang diyakini korup,” kata Anwar Ibrahim.

Saat ditanya apakah Anwar Ibrahim masih berpeluang menjadi PM kedelapan Malaysia, dia hanya menjawab,”Kita lihat nanti.”

Selain pengunduran diri Mahathir dari posisi PM, Partai Pribumi Bersatu juga keluar dari koalisi Pakatan Harapan. Selain itu, ada 11 anggota parlemen dari PKR yang memilih menjadi independen. Ini membuat PH menjadi pemerintahan minoritas.

www.tempo.co