JOGLOSEMARNEWS.COM Edukasi Akademia

Waljinah Jadi Doktor Ilmu Hukum UMS, Teliti Soal Kekerasan Polisi dalam Proses Penyidikan

Waljinah (kiri) saat menerima keterangan penetapan lulusan doktor ilmu hukum UMS dari Rektor (kanan), Kamis (6/2/20120)

SUKOHARJO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali meluluskan 3 doktor di bidang Ilmu Hukum. Pertama adalah Sri Waljinah dosen FKIP UMS. Dan dua lainnya adalah Nurjanah S. dan Rina Rohayu H. Keduanya merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Ketiganya dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Hukum UMS pada Kamis (6/2/2020) di Auditorium Moh. Djazman.

Sri Waljinah, promovenda yang melakukan ujian terbuka, lulus dengan nilai cumlaude 3,85. Waljinah berhasil lulus dengan mempertahankan disertasinya dengan judul ‘Makna Simbolik Bahasa Hukum : Studi Interogasi dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana’. Dia menerangkan tentang norma-norma hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur penegak hokum khususnya penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Pada proses penyidikan perkara pidana, polisi sebagai penegak hukum harus bertindak sesuai dengan ketentuan. Karena seringkali, banyak penyidik yang justru melakukan tindakan-tindakan di luar norma hukum dalam melakukan penyidikan kepada terperiksa kasus tindak pidana. “Pada proses pemerikasaan, terperiksa harus diperlakukan sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh hokum,” terang Waljinah.

Baca Juga :  COVID-19 Sukoharjo, Terkini Pasien Meninggal Tambah 4 Menjadi 28 Orang, Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Bertambah 12 di Angka 578

Waljinah melihat, realitas tindakan polisi kepada terperiksa yang kurang menghargai harkat dan martabat manusia, dilakukan untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan verbal serta kekerasan psikologis. “Sering tindakan penyidik menunjukan adanya penyalahgunaan tugas dan wewenang polisi melalui kekerasan simbolik,” lanjutnya.

Dalam penelitian ini, Waljinah berupaya menegakan dan memfungsikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya aparatur penegak hukum.

Lewat paparannya desertasinya, Waljinah menemukan, interogasi dalam proses penyidikan perkara pidana seringkali menyalahi prosedur hukum dan kurang menghargai harkat dan martabat terperiksa. Dalam melakukan interogasi untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dari terperiksa, penyidik kepolisian seringkali melakukan pelanggaran hukum bahkan melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal.

Baca Juga :  Catat Lur Ini Daftar Denda Bagi yang Tidak Memakai Masker di Sukoharjo, Awalnya 50 Ribu Kalau Masih Nekat Dendanya Bakal Digandakan

“Padahal dalam melakukan pemeriksaan, seorang terperiksa harus tetap dilindungi hak-hak nya sebagai warga, sebagaimana diatur dalam KUHAP tentang asas praduga tak bersalah yang menjamin hak-hak manusia. Dengan penelitian ini kami berharap bisa memperbaiki proses hukum di Indonesia, khususnya proses penyidikan perkara pidana di kepolisian. Kemudian harapannya penelitian ini masuk dalam kurikulum pendidikan, dan diajarkan di akademi polisi, agar calon Polisi dibekali ilmu makna simbolik bahasa hukum” pungkasnya.

Lewa riset yang dilakukannya, Waljinah berupaya menegakkan dan memfungsikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya bagi aparatur penegak hukum.

Pada waktu bersamaan, Nurjanah S dan Rina Rohayu H. Juga ikut dikukuhkan menjadi lulusan Doktor ilmu hukum UMS. Keduanya merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Keduanya tidak mengikuti ujian terbuka, dikarenakan telah berhasil menulis jurnal ilmiah bereputasi Internasional terindeks Scopus.  Triawati PP