Hebat, Penanganan Bullying di Jateng Bakal Diadopsi ke Seluruh Dunia. Gubernur Ganjar: Jangan Takut Lapor ke Guru, Tidak Ditanggapi Lapor Gubernur!

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Utusan Khusus Sekretaris Jendral PBB untuk Kekerasan pada Anak Najat Maalla M’jid terkesan akan komitmen pemerintah Jateng menerapkan sistem anti perundungan di Jawa Tengah.

Ia berencana mengimplementasikan sistem yang telah dilakukan di SMP Negeri 33 Kota Semarang ke seluruh dunia.

Hal itu mengemuka saat Najat mengunjungi Kota Semarang, guna melakukan studi terhadap gerakan antibullying  yang diterapkan di sekolah tersebut. Setelah melakukan kunjungan ke SMP Negeri 33, ia berbagi cerita dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan perwakilan anak di Jateng, mengenai perundungan, di Wisma Perdamaian, Jumat (6/3/2020). Tujuannya, untuk memastikan komitmen pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying.

“Jawa Tengah sangat beruntung memiliki Gubernur yang bermental psikolog dan dia menjunjung keberagaman dan toleransi. Ini jadi modal utama mempermudah langkah kita, sehingga anak-anak bisa diterima di seluruh lapisan di sini,” pujinya dalam bahasa Inggris.

Najat menyempatkan berdialog dengan para anak yang mengungkapkan pengalamannya tentang bully yang dialami mereka. Kepada para anak, ia berpesan agar bisa menjadi teman pendengar yang baik.

“Kalau melihat ada teman kita yang menjadi korban bullying, maka jadilah teman yang baik untuk dia. Jangan di salahkan, karena korban bullying tidak salah, sikap perundungan itulah yang salah,” kata wanita asal Maroko ini.

Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa Ari Rukmantara menambahkan, kedatangan Najat merupakan upaya studi sistem anti-bullying di sekolah. Ia melihat, upaya dari Pemkot Semarang, dan Pemprov Jawa Tengah sudah seirama.

“Pemerintah Jateng misalnya, berkomitmen akan menyediakan penerjemah bahasa isyarat, kemudian melibatkan difabel pada kegiatan pemerintahan. Saya kira itu adalah hal positif yang menunjukan perhatian pimpinan pada kasus perundungan,” tuturnya.

Dikatakan, sistem agen perubahan yang diterapkan di SMP Negeri 33 Kota Semarang, rencananya akan diadopsi ke seluruh dunia melalui PBB.

“Realisasinya kapan, saya kira itu merupakan proses yang masih panjang. Namun, semua negara termasuk Indonesia dan Jateng telah menandatangani konvensi anak. Harapannya pada 10 tahun mendatang di tahun 2030 bisa diwujudkan penghilangan kekerasan pada anak-anak,” ungkap Ari.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pemerintahannya berkomitmen pada pemberantasan perundungan. Ia bahkan membuka saluran media sosialnya lebar-lebar, agar anak-anak korban bullying bisa langsung melapor kepadanya.

“Jangan takut untuk melapor, pertama pada guru  dan lingkungan sekolah. Kalau tidak ditanggapi nanti lapor sama gubernur. Punya FB, Instagram atau twitter kan? Tapi lapornya lewat DM (Direct Message-pesan langsung) ya,” ucapnya.

Selain itu, Ganjar juga bertekad untuk mewujudkan sekolah yang ramah pada anak berkebutuhan khusus. Pihaknya telah bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), untuk menyediakan kebutuhan guru untuk sekolah ramah anak difabel.

“Memberi ruang komunikasi merupakan hal penting dalam upaya pemberantasan bully. Kita (Pemprov Jateng) sudah meratifikasi konvensi anak. Maka dalam waktu 10 tahun ke depan, kita membuat kebijakan wajib (sekolah) inklusi dengan metode yang benar dan pengajar khusus,” ujarnya. JSnews