Wow, Silpa APBD Sragen 2019 Tembus Rp 376 Miliar. Pimpinan DPRD Ingatkan Perencanaan Anggaran Lebih Matang!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Sragen 2019 menunjukkan angka cukup mengejutkan.

Pasalnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Bupati Sragen 2019 yang disampaikan di hadapan DPRD Senin (9/3/2020), angka sisa anggaran tahun lalu mencapai angka Rp 376 miliar lebih.

Jumlah Silpa 2019 itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Sragen terhadap LKPJ Bupati Sragen akhir tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan jumlah Silpa tersebut dari beberapa pos anggaran.

Di antaranya Rp 310,43 miliar dari kasda, kemudian kas RSUD dr Soehadi Prijonegoro Rp 53,6 miliar, Deposito RSUD dr Soehadi Prijonegoro Rp 3 miliar, dan RSUD Gemolong 3,5 miliar.

Kemudian berada kas 25 Puskemas sejumlah Rp 3,6 miliar dan berada di Kas bantuan operasional sekolah senilai Rp 2 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto menyampaikan, Silpa sebesar itu paling banyak karena belanja tidak langsung.

Di antaranya gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum bisa terbayarkan pada 2019. Selain itu efisiensi sejumlah pekerjaan, yang kontraknya dibawah dari nilai anggaran.

Ia mengklaim tidak ada persoalan berarti lantaran tidak ada Silpa dari proyek yang belum dikerjakan baik dari DAK maupun DAU.

Terkait Silpa RSUD dr Soehadi Prijonegoro, menurutnya sudah masuk BLUD untuk pembangunan yang rencananya dilanjutkan tahun ini.

“Silpa itu dari gaji P3K Rp 23 miliar, gaji persiapan untuk pengadaan PNS. Dari RSUD itu di BLUD untuk proyek pembangunan. Semoga bisa dikerjakan tahun ini,” jelasnya.

Menanggapi besaran Silpa itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen dari Fraksi PKB, Muslim menyebut besarnya Silpa itu memang menunjukkan kekurangcermatan dalam perencanaan penganggaran.

Karenanya, ke depan pihaknya berharap perencanaan dan penganggaran lebih cermat lagi sehingga keterserapan anggaran bisa maksimal.

Meski demikian, ia menilai Silpa tersebut tidak terlalu besar, karena sebagian besar adalah belanja tidak langsung atau untuk honor dan gaji pegawai.

“Yang kita cermati bagaimana Silpa itu menjadi kecil, tentunya dengan perencanaan yang lebih baik. Sebenarnya tidak terlalu besar juga sih, kemarin daerah mana itu ada yang sampai Rp 1 trilyun,” paparnya. Wardoyo