JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Cerita Pahit Dampak Corona, 1.917 Buruh dan Pekerja di 11 Perusahaan di Karangnyar Terpaksa Harus Pasrah Di-PHK Hingga Diberhentikan

Pekerja tengah bekerja di salah satu pabrik tekstil. UU Cipta Kerja diharapkan bisa menarik investasi. Foto Ilustrasi. Dok
Ilustrasi aktivitas buruh di pabrik garmen

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Wabah corona virus membawa kisah duka bagi ribuan pekerja di Karanganyar.

Data yang dilansir di dinas setempat, dampak corona telah membuat 62 karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain itu ada 1.855 pekerja lainnya harus pasrah karena dirumahkan dampak pandemi virus corona atau covid-19 di Kabupaten Karanganyar.

Data tersebut diperoleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (UKM) Karanganyar dari beberapa perusahaan yang telah menyetorkan data dan karyawan yang secara mandiri aktif melaporkan ke posko.

Plt Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Martadi kepada wartawan menyampaikan, sampai saat ini ada 11 perusahaan yang telah menyetorkan data karyawannya yang mengalami PHK dan dirumahkan karena dampak pandemi virus corona.

Baca Juga :  Sopir Ambulan Puskesmas Jaten Mendadak Meninggal Dunia, Keluarga Khawatir Penyebab Kematiannya

“Karyawan yang di-PHK sampai saat ini ada 62 orang. Empat orang yang melaporkan dari perusahaan dan 58 orang melaporkan sendiri ke posko.
Kalau yang dirumahkan total ada 1.855 orang,” paparnya.

Martadi menguraikan, data jumlah PHK dan pemberhentian buruh tersebut nantinya akan disampaikan ke Provinsi Jateng.

Data selanjutnya diteruskan ke Kementerian Tenaga Kerja sebagai usulan guna memperoleh kartu prakerja.
Wilayah Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah 421.700 kartu prakerja.

“Sampai saat ini belum dapat informasi alokasi kartu prakerja untuk Karanganyar. Kita hanya diminta menyajikan data saja dan mengusulkan yang terdampak, PHK, dirumahkan, TKI yang tidak jadi berangkat dan TKI yang baru pulang,” terangnya.

Baca Juga :  Menohok, Pernyataan Bakal Cawabup Wiwoho Ingatkan Pola Intervensi dan Menekan PNS dan Kades Justru Akan Berdampak Sikap Apatis Dari Rakyat!

Ditambahkan, posko pendataan di Kantor Disdagnakerkop UKM Karanganyar akan dibuka sampai waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu infromasi dari provinsi.

Untuk korban PHK tinggal membawa surat bukti PHK untuk kemudian mendaftar.

Selain karyawan yang mengalami PHK, pendataan tersebut juga mengakomodasi karyawan yang dirumahkan, TKI yang tidak jadi berangkat dan TKI yang baru pulang dari luar negeri. Wardoyo