JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Komisi Hukum DPR Desak KPK Ungkap Kaaus Stiker Bupati Klaten yang Bikin Heboh

Ilustrasi gedung KPK. Foto: Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa dan mengungkap kasus stiker wajah Bupati Klaten Sri Mulyani yang menutupi botol cairan pembersih tangan sumbangan Kementerian Sosial untuk masyarakat.

“Jangan sampai diboncengi kepentingan politik,” kata  anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Kompleks Parlemen,  Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Ia meminta KPK memeriksa baik-baik masalah itu.

“Kalau coba-coba menunggangi, jadi penumpang gelap, perlu juga diberi pelajaran orang seperti itu,” ujarnya.

Tindakan tegas, kata dia, diperlukan agar orang tidak main-main dengan anggaran Covid-19 lantaran semua anggaran negara dialihkan untuk penanganan Covid-19. Mulai dari APBN, APBD, dan APBDesa.

Baca Juga :  Perang Semesta Melawan Covid-19, IDI Sebut Garda Terdepan adalah Masyarakat

Supriansa juga meminta KPK menelusuri berbagai modus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mencontohkan pendataan yang serampangan, penerima salah sasaran, penggelapan dana bantuan, hingga pungutan liar.

Sebagaimana diberitakan, kasus botol cairan pencuci tangan berstiker Bupati Klaten ini viral di media sosial Twitter.

Bupati Klaten,  Sri Mulyani lewat akun Twitter resminya telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf. Banyak warganet mencibir tindakan Sri Mulyani itu dan mengaitkan dengan akhir masa jabatannya dan momen Pilkada 2020.

Baca Juga :  Indonesia Terlibat dalam Pengembangan 9 Calon Vaksin Covid-19, Ada yang Buatan Dalam Negeri hingga Kerja Sama dengan Negara Lain. Ini Daftar Lengkapnya

Dalam paparannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial menjadi paling rawan penyimpangan juga dipengaruhi oleh momen Pilkada serentak 2020.

Ia menjelaskan penanganan Covid-19 saat ini melibatkan semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Dari 542 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengalokasikan dana tidak semua terpapar wabah itu.

“Pertanyaannya berapa yang enggak terpapar dan berapa yang pilkada dan tidak terpapar, ini yang sedang kami petakan,” kata Firli.

www.tempo.co