JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Menteri Desa: Kalau Sayang Tetangga, Jangan Mudik Dulu!

Ilustrasi mudik Lebaran / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Meski pemerintah belum secara resmi melarang mudik lebaran 2020, namun Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berharap masyarakat perantau tidak mudik di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Kita sayang tetangga, kita sayang teman-teman semua, ayo kita tidak mudik dulu,” kata Halim dalam diskusi virtual ‘Jangan Mudik ke Desa, Tak Pulang karena Sayang’, Sabtu (18/4/2020).

Halim mengatakan masyarakat bukannya tak mudik sama sekali, tetapi menunda mudik. Apalagi kata dia, pemerintah telah menggeser cuti bersama Lebaran 2020 ke akhir tahun nanti.

Menurut Halim, pemerintah juga akan menggeser fasilitas-fasilitas yang biasa diberikan selama mudik Lebaran ke cuti bersama akhir tahun.

Baca Juga :  Kasus Klinik Aborsi Ilegal Jalan Percetakan Negara: Polisi Sebut Proses Menggugurkan Janin Hanya 5 Menit

Ia berujar, Presiden Joko Widodo juga pernah berkelakar untuk menyebut cuti akhir tahun nanti sebagai mudik bersama.

“Ini kan situasi mudik bersama ditarik ke sana, berarti kan banyak fasilitas,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selain itu, Halim mengatakan pemerintah juga akan menyiapkan tempat-tempat rekreasi.

Hasil survei yang dirilis Kementerian Desa sebelumnya menampilkan sebanyak 50,14 persen kepala desa meminta pemerintah pusat melarang kegiatan mudik untuk Lebaran 2020 nanti.

Sedangkan 49,86 persen lainnya setuju dengan kebijakan imbauan tidak mudik.

Sebanyak 88,9 persen kepala desa yang setuju terhadap adanya pelarangan mudik mengemukakan alasan kesehatan sebagai pertimbangan utama.

Sedangkan 24,5 persen lainnya menguatkannya dengan alasan sosial; 16,28 persen mengemukakan alasan ekonomi; 1,92 persen menyebutkan alasan politik; dan 5,31 persen menyatakan alasan lainnya.

Baca Juga :  Usulan Penundaan Pilkada 2020 Menguat, Mahfud MD: Presiden Sudah Dengar Semua Masukan

Hasil survei itu berasal dari pertanyaan yang diajukan tim peneliti terkait langkah apa yang tepat diambil pemerintah agar warga tidak mudik menjelang Lebaran 2020 nanti. Survei itu melibatkan 3.931 kepala desa sebagai responden.

Survei dilakukan di desa-desa dengan mayoritas penduduk beragama muslim. Desa yang diambil sebagai sampel juga merupakan desa dengan jumlah orang dalam pengawasan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) tinggi.

Sigi ini dilakukan pada Jumat-Ahad, 8-12 April 2020. Metodologi yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan margin of error 1,21 persen.

www.tempo.co