JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pandemi Corona, 89,7 Persen Kepala Desa di Indonesia Tak Setuju Warganya di Perantauan Mudik

Pemudik berjalan memasuki Kereta Api di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (31/5/2019)/ tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – 89,7 persen kepala desa di Indonesia tidak setuju warga mereka yang merantau mudik ke daerah di masa wabah virus corona. Hal itu terungkap dalam rilis sigi terbaru Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait opini kepala desa terhadap mudik Lebaran di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

“Hampir mutlak kepala desa tidak setuju warganya mudik. Aspirasi kepala desa ini perlu didengar oleh perantau,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes Ivanovich Agusta dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada Selasa, 14 April 2020.

Baca Juga :  Jusuf Kalla Menolak Jika Seruan Azan Disisipi Ajakan Berjihad

Adapun survei itu melibatkan 3.931 kepala desa sebagai responden. Survei dilakukan di desa-desa dengan mayoritas penduduk beragama muslim. Desa yang diambil sebagai sampel juga merupakan desa dengan tingkat orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan tinggi.

Selanjutnya, sigi ini dilakukan pada Jumat, 8 April 2020, hingga Ahad, 12 April 2020. Metodologi yang dipilih dalam survei tersebut merupakan metode kuantitatif dengan tingkat margin of error sebesar 1,21 persen.

Rata-rata responden yang tidak setuju adanya mudik mengemukakan kekhawatirannya terhadap permasalahan kesehatan. Sedangkan responden yang menyatakan masih setuju mudik memberatkan alasan pada persoalan-persoalan sosial.

Baca Juga :  Oknum Pimpinan Ponpes Lecehkan 7 Santri, Saat Ditangkap Polisi Melawan, Akhirnya Ditembak Kakinya

Dari survei yang sama, ditemukan bahwa 50,14 persen kepala desa yang sepakat warganya tak mudik meminta adanya ketegasan dari pemerintah untuk melarang mudik. Sedangkan 49,86 persen lainnya setuju dengan kebijakan pembatasan mudik hanya dengan imbauan imbauan.

Dengan survei ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merekomendasikan kebijakan yang disusun untuk desa terkait mudik dilandasi oleh pertimbangan kesehatan sebagai alasan utama. Meski demikian, pertimbangan lainnya, seperti sosial dan ekonomi, juga perlu dikaitkan.

www.tempo.co