JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pemerintah Diminta Tegas Keluarkan Larangan Mudik

Ilustrasi sejumlah pemudik membawa barangnya saat tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Ahad, 9 Juni 2019. Pemudik memadati Stasiun Pasar Senen pada puncak arus balik Lebaran 2019 / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Pemerintah diminta untuk tegas dalam melarang masyarakat mudik. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryadi JP.

Hal itu, menurur Suryadi, penting untuk mengantisipasi penyebaran wabah corona yang tengah terjadi saat ini.

“Fraksi PKS minta pemerintah tidak lagi berbeda pandangan dan pendapat terkait pelarangan mudik ini, ditandai dengan edaran dari Kementerian Perhubungan untuk pelarangan mudik,” kata Suryadi dalam siaran tertulisnya, Sabtu (4/4/2020).

Suryadi mengatakan, BMKG sudah menyampaikan hasil kajiannya bersama UGM terkait pengaruh cuaca dan iklim terhadap pandemi Covid-19.

Dari hasil kajian tersebut, kata Suryadi, menunjukkan analisis statistik dan hasil pemodelan matematis di beberapa penelitian mengindikasikan bahwa cuaca dan iklim merupakan faktor pendukung untuk kasus wabah ini berkembang pada outbreak yang pertama di negara atau wilayah dengan lintang linggi, tetapi bukan faktor penentu jumlah kasus, terutama setelah wabah gelombang yang kedua.

BMKG menyatakan, meningkatnya kasus pada gelombang kedua saat ini di Indonesia tampaknya lebih kuat dipengaruhi oleh pengaruh pergerakan atau mobilitas manusia dan interaksi sosial.

Menurut Suryadi, jika mengacu pada data Kementerian Perhubungan terkait jumlah pemudik yang berasal dari Jabodetabek tahun 2019 mencapai 14,9 juta orang dari seluruh angkutan darat, laut dan udara.

“Angka tersebut bisa jadi menjadi lebih besar dikarenakan wabah yang terus bertambah, apalagi Jabodetabek menjadi daerah epistentrum nasional,” katanya.

BMKG sebagai lembaga yang berkompeten telah memberikan rekomendasi untuk membatasi interaksi sosial. Karena itu, Suryadi meminta ketegasan pemerintah untuk melarang mudik.

Sebab, jika hanya himbauan, mobilitas dan pergerakan orang tidak dapat dihindari.

Apalagi, kata dia, waktu mudik yang bisa jadi maju lebih awal karena sebagian perusahaan telah bekerja dari rumah atau libur lebih awal, atau bahkan sudah dirumahkan karena kondisi perekonomian yang semakin memburuk.

www.tempo.co

Baca Juga :  Seorang Tahanan KPK Penghuni Rutan Pomdam Jaya Guntur Positif Covid-19