Pengamat: Potensi Konflik dan Kerusuhan Akibat Pandemi Corona Perlu Diwaspadai

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pandemi virus corona yang masih terjadi di Indonesia, bukan tidak mungkin berpotensi memunculkan kemungkinan terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Menurutnya, dampak wabah virus Corona begitu terasa, terutama terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara luas.

“Ada potensi yang cukup signifikan yang mengarah pada konflik sosial dan sekaligus kerusuhan sosial,” kata Ubedilah ketika dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Ubedilah menuturkan ada sejumlah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik sosial, di antaranya perebutan sumber daya.

Ketika sumber penyangga ekonomi masyarakah menghadapi masalah, kata dia, maka perebutan akses dan penguasaan sangat mungkin terjadi. Saat itulah, ujar dia, konflik sosial akan meletus.

“Misalnya perebutan akses sumber kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat terganggu, seperti kebutuhan beras, gula, telor dan lain-lain macet atau terjadi kelangkaan,” bebernya.

Faktor berikutnya, lanjut dia, ketika struktur sosial masyarakat paling bawah mulai tidak berfungsi.

Misalnya peran tokoh masyarakat mulai berkurang karena mereka sendiri pun mengalami kesulitan ekonomi dan tak bisa lagi mengurus masyarakat. Kekosongan kepemimpinan kultural pun tak bisa dihindari.

Menurut Ubedilah, masyarakat juga rentan diliputi dengan prasangka. Jika prasangka ini dominan, maka yang muncul adalah ketegangan hingga bisa berujung pada konflik sosial.

Lebih lanjut, Ubedilah menyebut faktor-faktor lain seperti ekses pemilihan presiden 2019 bisa muncul kembali.

Ubedilah melihat dalam konflik sosial masih ada ruang kontrol, misalnya dari aparat penegak hukum. Namun jika yang terjadi kerusuhan sosial, kata dia, aparat penegak hukum dalam situasi yang sama sekali tak bisa efektif bekerja.

“Kerusuhan sosial lebih dimaknai sebagai amuk massa yang tak terkontrol,” kata Ubedilah.

Ia menjelaskan, kerusuhan sosial seringkali terjadi karena kelaparan yang meluas, kelangkaan bahan pokok kebutuhan dasar, dan ketidakadilan yang meluas.

Di sisi lain, publik kehilangan kepercayaan terhadap kekuasaan sehingga merasa seperti tak ada harapan. Ujungnya, mereka berbuat rusuh mengambil yang bukan miliknya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Situasi ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998,” ujarnya.

Ubedilah pun menyebut kondisi itu bisa kembali terjadi di Indonesia pada Juni, Juli, atau Agustus mendatang.

Sebab, daya tahan pergerakan ekonomi pelaku usaha menengah dinyatakan hanya bisa bertahan sampai Juni. Sedangkan pedagang kelas bawah paling kuat hingga bulan puasa pada April-Mei.

Menurut Ubedilah, solidaritas masyarakat untuk terus saling berbagi juga akan berkurang karena kemampuan ekonomi mereka juga menipis.

Dia memperkirakan, gerakan saling berbagi di kalangan masyarakat bisa berhenti setelah Lebaran atau setidaknya menipis.

Ketersediaan pangan pun jadi persoalan. Ubedilah berujar, sebagian petani padi mungkin tak akan memiliki cukup biaya untuk kembali menanam pada Mei nanti. Sedangkan cadangan pangan Bulog hanya tahan untuk tiga bulan saja.

Di saat yang sama, kata Ubedilah, elite dan kebijakan yang diambil malah terlalu mengedepankan kepentingan ego, oligarki politik, dan ekonomi yang bisa memicu menguatnya ketidakpercayaan publik. Ia menilai sikap para elite tersebut berbahaya.

“Perlu strategi antisipasi yang jitu dari seluruh pemangku kepentingan untuk siap-siap menghadapi situasi itu. Kalau tidak, siap-siap untuk menerima dan mengambil keputusan pahit dari situasi ini,” kata Ubedilah.