JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Buntut Viral Curhat Rapid Test Covid-19 di RSUD Sragen Ditarik Rp 500.000, Komisi IV DPRD Panggil Dirut RSUD!

Ilustrasi petugas DKK melakukan rapid test ke pedagang Pasar Bunder Sragen, Selasa (12/5/2020). Foto/Wardoyo
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Petugas DKK melakukan rapid test ke pedagang Pasar Bunder Sragen, Selasa (12/5/2020). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mencuatnya curahan hati (Curhat) pasien dengan gejala demam yang dirapid test dan ditarik biaya Rp 500.000 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen, menuai reaksi dari DPRD setempat.

Komisi IV DPRD Sragen berencana segera memanggil Direktur Utama RSUD Sragen terkait kabar tersebut.

Kepada wartawan, Sekretaris Komisi IV, Mualim Sugiyono mengatakan unggahan di media sosial soal biaya rapid test pasien di RSUD Sragen itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Sebab ia meyakini postingan berisi curahan hati itu tak akan mencuat ketika tidak sebab musabab yang mengawali.

“Tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Makanya Komisi IV harus segera menyikapi. Segera kami akan panggil Dirut untuk kita klarifikasi dan mintai penjelasan kenapa rapid test ditarik biaya,” paparnya Sabtu (16/5/2020).

Legislator asal Demokrat itu memandang pemanggilan perlu dilakukan untuk mengetahui duduk persoalan secara detail.

Menurutnya sebagai pemegang otoritas tertinggi di RSUD, Dirut harus bisa menjelaskan soal realita biaya rapid test yang dikeluhkan tersebut.

Pihaknya tidak ingin masa pandemi covid-19 justru jadi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan situasi.

“Kan ada rapid test kit dari APBD, Pemprov dan bantuan pihak ketiga. Harus disampaikan secara transparan penggunaannya. Kalau memang tidak sesuai SOP, ya uangnya harus dikembalikan,” terangnya.

Mualim menambahkan tak hanya soal rapid test, pemanggilan juga diperlukan terkait sejumlah aduan perihal kualitaa pelayanan di RSUD yang dinilai masih banyak kelemahan.

“Ada beberapa masukan dan laporan dari masyarakat. Makanya kita agendakan untuk pemanggilan Dirut secepatnya,” tandasnya.

Seperti diberitakan, jagat media sosial Sragen dibuat gempar dengan sebuah postingan berisi curahan hati (Curhat) salah satu pasien soal rapid test di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen.

Curhat itu ditulis dalam sebuah media sosial facebook atas nama akun Agung Shodiq, Jumat (15/5/2020). Dalam postingannya, ia intinya mempertanyakan biaya Rp 500.000 lebih untuk rapid test di RSUD Sragen.

Baca Juga :  Meluas, Aksi Penolakan Perobohan Tugu Perguruan Silat di Sragen. Ratusan Warga PSHT Tanon Serukan Siap Pertahankan Keberadaan Tugu, Sebut PSHT Bukan Politik!

Dia menyampaikan ada pasien demam yang diperiksa di klinik dan kemudian mendapat rujukan untuk rapid test di RSUD Sragen. Setelah dites hasil rapid negatif dan ternyata setelah selesai diminta membayar Rp 500.000 lebih.

Ia pun menanyakan bukanlah ada bantuan rapid test kit dan reagen dari pemerintah.

Postingan lengkapnya berbunyi “Mohon ijin bertanya kepada pihak yg berkompeten” Ada pasien demam periksa di klinik, dapat rujukan utk rapid tes di RSUD ( punya BPJS ) setelah di rapid tes hasilnya negatif, ternyata bayar 500ribu lebih,

Apakah aturannya memang seperti itu???, bukankah ada bantuan rapid tes dan reagen dari pemerintah untuk Rumah Sakit Rujukan dalam penanganan Covid-19,??, Bagaimana klo ada ODP atau Pelaku Perjalanan dengan kesulitan ekonomi dapat rujukan dari puskesmas utk rapid tes, Apakah juga harus bayar????”

Postingan itu diunggah di grup FB KWS dan langsung memantik ratusan like respon dan komentar dari pembaca lainnya.

Mayoritas mendukung curhatan itu dan meminta agar ada transparansi terhadap biaya yang diklaim untuk rapid test.

Menyikapi hal itu, Dirut RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen, Didik Haryanto mengatakan rapid test yang ada di RSUD dari bantuan pemerintah, jumlahnya sangat terbatas.

Sesuai SOP dari Pemkab, pemakaiannya diprioritaskan bagi tenaga medis dan pasien dalam pengawasan (PDP). Untuk pasien PDP memang bisa diklaimkan dan tidak perlu membayar.

Sedangkan untuk pasien yang masih berstatus ODP atau pasien yang datang dari rujukan, harus mengikuti prosedur yang panjang sebelum direkomendasikan untuk dirapid test.

“Kami tetap memakai SOP (standar operational procedure) rumah sakit.
Kalau PDP jelas mondok nggak mikir biaya karena sesuai Permenkes bisa diklaimkan. Tapi untuk ODP, kami di rumah sakit memberlakukan SOP sesuai ketentuan,” paparnya dikonfirmasi JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (15/5/2020).

SOP yang diberlakukan adalah bahwa pasien rujukan dari Pukesmas atau klinik, harus melalui pemeriksaan rontgen maupun laboratorium terlebih dahulu.

Baca Juga :  Turun ke Jalan, Ribuan Warga PSHT Masaran dan Sidoharjo Sragen Tolak Perobohan Tugu Perguruan. "Bukan Soal Uang Mbangun Tugu, Tapi Ada Lambang Yang Sudah Ada di Jiwa Kami"!

Setelah hasilnya keluar, maka akan dilakukan konsultasi oleh dokter UGD yang kemudian diteruskan dengan konsultasi Tim Covid-19 RSUD.

“Setelah itu discreening apakah hasil tes laborat ada kecenderungan mengarah covid-19 dan harus rapid test. Nanti dokter akan diskusi panjang banget, bisa bisa berjam- jam. Itu untuk menentukan butuh dirapid atau tidak. Setelah dirapid akan ditentukan masuk isolasi atau obat jalan dulu,” terangnya.

Ia menguraikan sebelum rapid test dilakukan, ada proses penanganan lain seperti rontgen dan pemeriksaan thorax dan lainnya. Terhadap proses itu memang ada pembiayaan.

“Jadi yang perlu dipahami bahwa sebelum rapid test itu ada proses dan tindakan yang harus dilakukan. Mungkin untuk rapid test bisa kita khususkan. Tapi kan biaya tindakan lain-lainnya kan nggak bisa. Kalau hanya datang dan ingin rapid test, di Puskesmas saja bisa dilakukan. Tapi ya itu tadi, jumlah rapid test kit kita kan terbatas,” tukasnya.

Didik juga menjelaskan saat ini, kondisi ketersediaan rapid test kit di RSUD juga kekurangan.

Sehingga untuk pasien rujukan harus melalui screening yang panjang dan pembahasan dengan dokter dan tim covid-19 sebelum memutuskan seorang pasien harus dirapid test.

“Jadi tidak sesederhana itu. Hanya rapid test saja. Kita terapkan prosedur dan SOP karena kita memang libatkan diskusi tim dokter dan tim covid-19 agar tidak kecolongan. Karena kalau sampai pasien mengarah covid-19 masuk bangsal, makaorang seluruh bangsal harus dirapid dan layanan diberhentikan total,” jelasnya.

Pihaknya siap memberikan penjelasan apabila memang pasien atau masyarakat yang ingin menanyakan perihal sesuatu atau persoalan terkait pelayanan.

Namun diharapkan lebih baik menanyakan langsung ke RSUD. Sebab jika melalui saluran media sosial maka dikhawatirkan akan timbul miss persepsi dan debat kusir. Wardoyo