Dengan Pertimbangan Ini, Sri Sultan Mulai Wacanakan Opsi PSBB untuk DIY

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19 atau Corona di DIY terus bertambah. Gugus tugas penanganan covid-19 DIY menyampaikan data, hingga (15/5/2020) kasus terkonfirmasi positif virus corona di DIY sebanyak 188 pasien.

Dari jumlah tersebut, terdapat tiga klaster besar penularan virus corona di wilayah DIY. Klaster tersebut adalah klaster Jamaah Tabligh, klaster GPIB, dan yang terbaru klaster Indogrosir.

Jumlah kasus positif corona dari keempat klaster itupun masih bertambah setiap harinya.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang sulit menerapkan hidup disiplin di tengah pandemi.

Bila ke depan kebiasaan tersebut terus berlanjut dan semakin parah dan berdampak signifikan dengan lonjakan kasus positif, maka Sultan mengatakan bukan tidak mungkin pilihan PSBB akan ditempuh Pemda DIY.

“Kita masih campaign. Kami berharap masyarakat mau mendisiplinkan diri, yang sebetulnya kita PSBB atau tidak, kalau mereka patuh disiplin di rumah selesai masalahnya. Tapi kesulitan kita itu untuk menahan diri tidak keluar rumah kalau tidak penting. Itu sepertinya ngrekoso. Kita bisanya mencoba berdialog dengan warga untuk mematuhi protokol kesehatan itu,” ujar Sultan saat Jumpa Pers di Gedong Wilis, Jumat (15/5/2020).

Sultan menambahkan, sembari melihat perkembangan dari kluster yang ada di DIY, bila setelah ditemukan hasil reaktif perkembangan mengarah ke kasus positif, maka Sultan mengatakan PSBB bisa menjadi opsi yang dipilihnya.

“Tapi kalau memang nanti kita anggap dengan klaster-klaster itu positifnya dominan, kita punya pertimbangan mungkin kita terapkan PSBB biar kita menertibkan yang tidak disiplin. Sebelum itu kita lakukan kita mohon kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya mendorong desa-desa untuk mendata pemudik dengan harapan dari awal masyarakat bisa menempatkan diri sebagai pelaksana dan bertanggung jawab minimal atas dirinya sendiri dan bukan semata-mata menjadi korban kebijakan pemerintah.

“Tidak sekadar objek Pemda tapi subjek dalam proses untuk mendisiplinkan diri bisa berpartisipasi seperti yang terjadi pada 2006 dan 2010. Kita terimakasih masyarakat saling membantu, itu karakter kita. Tapi jangan hanya saling membantu tapi punya kesadaran mendisiplinkan diri tidak keluar kalau tidak penting,” pungkasnya.

Proses pemeriksaan kendaraan di Posko Terpadu Pemeriksaan Covid-19 di Kulon Progo Tribunjogja/istimewa

 

Sesuai karakter DIY

Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr Agus Heruanto Hadna, menyarankan agar Pemerintah Daerah DIY perlu untuk mulai mempertimbangkan PSBB, yang sesuai dengan karakter DIY.

“Karakternya adalah, bahwa desa, RW,dan RT lebih solid, partisipasi dan kepedulian masyarakat lebih tinggi, pengetahuan masyarakat yang lebih baik. Artinya, jika PSBB diterapkan, maka basisnya adalah komunitas,” terang Dr. Hadna, Kamis (14/5/2020).

Dr. Hadna, menyebutkan, kesadaran masyarakat di Yogyakarta dengan kearifan lokalnya, adalah alasan mengapa PSBB , jika diterapkan di Yogyakarta akan relatif berbeda dengan wilayah lain.

“Pikir saya, adalah model local wisdom yang selama ini dikembangkan di setiap wilayah dengan caranya masing-masing harus ditingkatkan dan dijaga. Yogyakarta, saya pikir memnuhi syarat itu,” imbuh Dr. Hadna.

Menyoal efektifitas penyekatan pemudik, Dr. Hadna, menambahkan, belum bisa diukur seberapa efektif penyekatan tersebut.

“Efektif dan tidaknya, masih perlu didalami. Tetapi, kalau kita melihat data yang ada saja, betapa susahnya menghalangi pemudik. Yang penting untuk dilakukan adalah kebijakan yang intesif untuk mengatur mudik, harus tetap dijalankan.” tambah Dr. Hadna, yang merupakan tim ahli dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, ini.

Belajar dari kasus Korea Selatan dan Wuhan, misalnya kasus baru muncul, justru setelah lockdown dilonggarkan.

“Belajar dari kasus itu, kalau beberapa analisis memperkirakan Jogja mencapai puncak, di bulan Juni pasca lebaran. Namun semestinya puncak-puncak itu diharapkan tidak terjadi. Dengan kata lain, Jogja harusnya terus landai, di bawah. Karena, masyarakatnya, relatif lebih melek pengetahuan,” terang Hadna.

Lebih lanjut, terkait masih adanya penambahan kasus positif, Hadna, menegaskan hal tersebut tidak bisa dihindarkan.

Namun dapat ditangani dengan kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah.

“Bahwa selama landai ini terjadi naik turun (dance), itu tidak bisa dihindarkan. Prinsipnya jika ingin efektif, pemerintahh harus tegas, dan masyarakat disipllin mematuhi aturan serta protokol kesehatan,” pungkas Dr. Hadna.

www.tribunnews.com