JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Di Tengah Pandemi Corona, Jumlah Pemilih Dalam Pilkada 2020 Dibatasi Maksimal 500 Orang Per TPS

Ilustrasi Pilkada serentak 2020

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Lantaran berlangsung di tengah pandemi virus Corona, maka jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam ajang Pilkada, 9 Desember 2020 mendatang, dibatasai maksimal 500 orang.

Hal itu merupakan kesepakatan antara
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta penyelenggara Pemilu.

“Yang paling ideal menurut KPU untuk bisa menerapkan protokol Covid-19 kalau maksimal 500 (pemilih per TPS),” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada Tempo, Jumat (5/6/2020).

Doli mengatakan, KPU awalnya memberikan dua pilihan kategori jumlah pemilih per TPS. Dalam kategori A, jumlah pemilih per TPS maksimal 800 orang atau sesuai yang diatur dalam Undang-undang Pilkada. Adapun kategori B jumlah pemilih maksimal 500 orang per TPS.

Baca Juga :  Bawaslu Undang Partai-partai Untuk Bahas Protokol Covid-19

Merujuk presentasi yang dipaparkan KPU dalam rapat kerja Rabu, 4 Juni lalu, jumlah TPS untuk kategori B sebanyak 311. 978 TPS.

Namun data ini masih bersifat sementara per tanggal 2 Juni lalu. Jumlah TPS masih akan difinalkan setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

“Ini sedang dihitung oleh teman-teman jajaran KPU di daerah,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra kepada Tempo, Jumat (5/6/2020).

Dengan kategori B ini, pilkada memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun. Tambahan anggaran ini untuk penyediaan alat pelindung diri bagi penyelenggara dan pemilih.

Baca Juga :  Jokowi Ingatkan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Kerap Dibajak

APD yang disediakan mulai dari masker (kain dan sekali pakai), hand sanitizer, disinfektan, sarung tangan plastik, sabun cair, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah, tisu, kantong plastik penampung sampah, drum atau tong air termasuk keran, baju hazmat, hingga plastik pembatas petugas.

Untuk opsi pertama alias APD tersedia lengkap, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 5,6 triliun.

Adapun untuk opsi kedua dilakukan pengurangan jumlah pada beberapa jenis barang APD, sehingga tambahan anggaran yang diperlukan Rp 4,5 triliun.

www.tempo.co