JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Faisal Basri Anggap Negara Ugal-ugalan Kelola Fiskal

Faisal Basri / tempo.co
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah dinilai ugal-ugalan oleh ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri.

Salah satunya, menurut Faisal, hal itu terlihat dari pendapatan pajak yang terus menunjukkan penurunan.

“Pemerintah gagal mencari pendapatan dari pajak. Negara ini ugal-ugalan. Kalau krisis, lalu utang, tidak seperti negara lain yang punya tabungan,” tutur Faisal Basri dalam diskusi yang digelar secara virtual bersama Kahmi Preneur, Senin (1/6/2020).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan pajak hingga Desember 2019 sebesar Rp 1.334 triliun. Dengan begitu, penerimaan pajak tahun lalu hanya 84,4 persen dari target yang dipatok sebelumnya, yakni Rp 1.577,6 triliun.

Baca Juga :  Bioskop di Indonesia Sepakat Kembali Beroperasi Mulai 29 Juli

Faisal menilai kemampuan negara memungut pajak sangat lemah. Persoalan ini terjadi karena pemerintah dianggap tidak tegas dalam menagih pembayaran pajak kepada pengusaha-pengusaha besar.

Lebih lanjut, Faisal pun prihatin posisi pendapatan pajak yang terus-terusan tidak moncer namun tak pernah dimasalahkan. Di samping itu, buruknya kebijakan fiskal negara, kata dia, tercermin dari sejumlah proyek yang direncanakan secara tiba-tiba, nihil tender, dan tidak tercantum dalam RPJMN.

Baca Juga :  Kasus Korupsi, Tim KPK Geledah Rumah Dinas Walikota Banjar dan Sita 2 Koper Besar

Contohnya proyek cetak sawah baru. Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pembukaan sawah baru seluas 900 ribu hektare ini akan memanfaatkan lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah. Tujuannya ialah untuk mencegah ancaman krisis pangan.

Faisal Basri juga menyayangkan tidak satu pun pihak di level eksekutif maupun legislatif yang bersuara untuk menolak rencana ini.

“Jadi seperti titah raja,” ucapnya.

Padahal, Faisal berharap DPR akan mengkritisi rencana tersebut. “Kembalikan fungsi budget DPR. Itu yang ditunggu,” tuturnya.

www.tempo.co