JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Lakukan Pengawasan di 54 Kelurahan dan 5 Kecamatan di Solo, Bawaslu Minta KPU Taati Protokol Covid-19

Ilustrasi pemungutan suara dalam pilkada serentak. pixabay

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo untuk menaati protokol covid-19. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona.

Bawaslu Solo sendiri langsung mulai tugas pengawasan pemilu pasca pengaktifan kembali Panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan panwas kelurahan. Menurut Anggota Bawaslu Solo Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga, Muh Muttaqin, Bawaslu Solo telah melakukan pengawasan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pengawas kami melakukan kegiatan pengawasan di 54 kelurahan dan 5 wilayah kecamatan di Kota Solo dilengkapi sesuai protocol covid yang sudah di instruksikan oleh pemerintah. Secara garis besar pelaksanaan pelantikan telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur,” urainya, Jumat (19/6/2020).

Baca Juga :  Juara Lomba Menulis Ditantang Walikota Solo, Disediakan Hadiah Laptop

Kendati demikian, Muttaqin mengaku pihaknya masih mendapati beberapa peserta yang ada, tidak mengikuti himbauan protocol Covid-19. Selain itu terdapat calon PPS yang belum ikut pelantikan pada kegiatan pelantikan yang digelar KPU Kota Solo 15 Juni lalu.

“Pelantikan itu kan pengambilan sumpah dan janji, jadi tidak semata-mata formalitas dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Kami menekankan tetap dilaksanakan pelantikan susulan sebagai wujud tanggung jawab kita dalam pelaksanaan pilkada ini,” terangnya.

Baca Juga :  419.287 Warga Tercatat Dalam DPS Pilkada Solo, 9.300 Di Antaranya Pemilih Baru

Di sisi lain, Bawaslu mencatat terdapat dua calon anggota PPS dari wilayah Kecamatan Jebres dan wilayah Kecamatan Serengan tidak hadir dalam pelantikan.

“Untuk dua personil ini kami harap bisa dilakukan pelantikan susulan sebelum jatuh waktu untuk pelaksanaan verifikasi faktual (verfak) terhadap bakal calon perseorangan di tanggal 24 Juni nanti.

Setelah dilantik mereka juga mestinya mendapatkan materi atau bimbingan teknis supaya dalam pelaksanaan verfak dapat sesuai ketentuan yang ada. Karena kita mengetahui mekanisme verfak juga ada beberapa hal yang harus betul-betul matang di kalangan petugas verfak, pungkasnya. Prihatsari