KPAI: Mayoritas Sekolah Belum Siap Terapkan Normal Baru, Untuk Anak Jangan Coba-coba!

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mayoritas sekolah di Indonesia dinilai belum siap untuk menerapkan kenormalan baru guna mencegah penyebaran Covid-19 jika dilakukan dengan model tatap muka secara langsung.

Demikian penilaian yang dilontarkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

Oleh karena itulah, dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak buru-buru membuka kembali sekolah untuk kegiatan belajar mengajar.

Retno menjelaskan telah mengawasi langsung ke 15 sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Bandung pada Juni lalu sebagai sampel.

“Hasilnya hanya satu sekolah yang benar-benar siap secara infrastruktur kenormalan baru,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

KPAI, kata Retno, juga sedang menyurvei para guru di berbagai daerah. Dari 6.664 guru yang menjadi responden dari sekolah yang berbeda, hasil sementara survei menunjukkan hanya 20 persen sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru.

Menurut Retno, Kemendikbud seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru di pendidikan.

Caranya dengan mempersiapkan protokol kesehatan dan daftar periksa yang disampaikan ke seluruh Dinas Pendidikan untuk dilakukan rapat koordinasi secara berjenjang, yakni mulai dari Kemendikbud dengan kepala-kepala dinas pendidikan, dinas-dinas pendidikan rapat dengan sekolah, lalu sekolah berkoordinasi dengan para guru.

“Selanjutnya para wali kelas melakukan sosialisasi kepada seluruh orangtua dan siswa di kelasnya,” ujarnya.

Retno mengklaim hingga hari ini upaya tersebut belum dilakukan.

“Lalu bagaimana Kemendikbud hendak membuka sekolah di semua zona (hijau, orange, kuning maupun merah) ketika tidak memiliki data apapun di level sekolah,” kata dia.

Dalam kondisi pandemi saat ini, Retno mengatakan, Kemendikbud tidak bisa menggunakan metode ‘Merdeka Belajar’ dengan seolah memerdekakan semua daerah dan sekolah untuk belajar secara tatap muka.

“Kebijakan seharusnya berbasis data, bukan coba-coba. Apalagi ini soal keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia, untuk anak sebaiknya jangan coba-coba,” kata dia.