JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Serapan Anggaran Minim, Giliran Prabowo dan Nadiem Kena Sentil Jokowi

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Foto: tempo.co
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jika sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto karena serapan anggaran yang minim, kini giliran Prabowo Subianto dan Nadiem Makarim yang kena sentil.

Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas pada Selasa (7/7/2020), di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta para menteri untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian.

Serapan anggaran itu terhitung mulai dari dari anggaran Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim.

“Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun,” kata Jokowi dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/7/2020) malam.

Baca Juga :  Tiga Gempa Terjadi di Sepanjang Libur Akhir Pekan

Jokowi mengingatkan para pembantunya bahwa kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

“Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini,” kata Presiden Jokowi.

Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), menurut Jokowi, beban kuartal keempat lebih mudah.

Baca Juga :  Ternyata Sosok Hadi Pranoto Tak Dikenal di RS Wisma Atlet

“Tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah,” ujarnya.

Menurut Jokowi, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Oleh sebab itu, istana meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

Lebih jauh, Presiden Jokowi meminta Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

www.tempo.co