JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Tim Pemburu Koruptor Dibangkitkan Lagi untuk Buru Joko Tjandra

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis (6/2/ 2020)/ tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keberadaan tim pemburu koruptor akan dihidupkan kembali oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD guna menangkap buron kasus korupsi Cessie Bank Bali, Joko Tjandra.

Mahfud menyebut akan mengurus payung hukum untuk menghidupkan tim yang pertama kali dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

“Ingin saya sampaikan kami punya tim pemburu koruptor. Ini mau kami aktifkan lagi,” kata Mahfud dalam keterangannya melalui rekaman suara, Rabu (8/7/2020).

Anggota tim itu, kata Mahfud, adalah pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, dan pimpinan Kementerian Hukum dan HAM. Tim itu akan bekerja di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.

Baca Juga :  Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber: Pelaku Alfin Andrian Bawa Pisau dari Rumah, Polisi Sebut Ada Indikasi Rencana Pembunuhan

“Jadi tim pemburu koruptor ini sudah ada dulu, nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang juga. Pada saatnya akan memburu Joko Tjandra juga,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut Mahfud, tim pemburu koruptor itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres). Namun Inpres tersebut aktif hanya dalam waktu satu tahun, dan sejak habis masa berlakunya habis belum diperpanjang.

Baca Juga :  Irfan Hakim Menjual Berapa Nama Hakim MA, Bikin Joko Tjandra Tergiur Menyuap

Karena itu Mahfud mengatakan akan mencoba untuk memperpanjangnya. Kemenkopolhukam sendiri, kata Mahfud, sudah memiliki instrumennya.

“Kami akan coba perpanjang, dan Kemenkopolhukam sudah punya instrumennya. Kalau itu diperpanjang langsung nyantol ke Inpres,” tuturnya.

Tim pemburu koruptor itu dibahas dalam pertemuan Menkopolhukam dengan pihak-pihak yang terkait dengan upaya penangkapan Joko Tjandra.

Pada pertemuan yang digelar di kantor Kemenkopolhukam tersebut, hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dirjen Imigrasi dari Kemenkumham, Wakil Jaksa Agung, dan lima orang dari Kantor Staf Presiden.

www.tempo.co