JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Berantas Illegal Fishing, Menteri Edhy Prabowo Gelontorkan Rp 7 M untuk Beli 200 Senjata Pindad

Edhy Prabowo / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Untuk memberantas illegal fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menggelontorkan sekitar Rp 7 miliar untuk belanja 200 senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan PT Pindad (Persero) lengkap dengan izin kepemilikannya.

Senjata tersebut nantinya akan digunakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP untuk memperkuat pengawasan serta memberantas illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal.

“Sudah realisasinya tinggal nunggu senjatanya jadi,” kata Edhy di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Edhy mengatakan untuk pengadaan 200 pucuk tersebut menggunakan APBN tahun 2020. Pihaknya pun telah memberikan tanda jadi kepada BUMN alat-alat pertahanan tersebut sebesar 20 persen dari harga total pesanan.

Baca Juga :  Kemenkes Dominasi Jumlah Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran di DKI Jakarta

Selain membeli senjata Pindad, Edhy menyatakan siap menerima kapal hibah dari negeri tetangga guna memperkuat pengawasan illegal fishing atau penangkapan ikan tak berizin.

Edhy mengatakan, pihaknya telah menerima niat baik Jepang untuk memberikan dua kapalnya guna memperkuat pengawasan sumber daya laut. Hal itu belum terealisasi karena terganjal satu aturan. Namun dirinya sangat serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Namun saat ini sudah maju dan bagus sekali dengan Jepang,” ucapnya.

Menteri Edhy Prabowo Gelontorkan Rp 7 M Beli 200 Senjata Pindad

Selanjutnya, Edhy menyatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan sumber daya laut.

Baca Juga :  Pendekar dan Jawara se-Banten Apresiasi Kinerja Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit

Menhan, kata Edhy, sudah mendapatkan informasi bahwa Amerika Serikat juga akan menghibahkan kapal pengawasnya kepada Indonesia.

Dia mengatakan, pihaknya akan menempuh segala cara guna memperkuat guna mengisi kekurangan armada pengawas sumber daya laut.

Karena ia mengakui, untuk saat ini armada pengawas dirasa kurang dengan wilayah laut Indonesia yang luas.

“Makanya kerja sama lintas sektor sangat penting dan kami siap,” kata Edhy. Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP hanya mempunyai 38 kapal perikanan. Tapi yang aktif beroperasi hanya sebanyak 28 unit, dan 10 unit sedang perbaikan.

www.tempo.co