JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Dewan Pendidikan Blora Beri Rekomendasi Skema Pembelajaran Jarak Jauh Dilanjutkan

Ilustrasi siswa SMA sekolah dengan protokol covid-19. Foto: Joglosemarnews/Wardoyo

BLORA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Skema pembelajaran tatap muka langsung belum bisa diterapkan di Kabupaten Blora. Pasalnya, jika dipaksakan, beresiko cukup besar di masa pandemi virus corona atau covid-19 yang belum juga usai.

Penegasan tersebut dipaparkan Kustiyah anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora. Menurut dia, pihak Dewan Pendidikan Kabupaten Blora telah memutuskan jika penerapan sekolah tatap muka di belum saatnya digulirkan.

Menurut dia, pada masa pandemi saat ini tidak mudah menerapkan pembelajaran tatap muka di saat situasi sekarang. Sekolah mesti harus siap benar dengan segala persyaratan.

“Dewan Pendidikan Kabupaten Blora belum mengijinkan dan tetap bersikukuh, jika bisa jangan diterapkan dulu (Pembelajaran sekolah secara langsung). Seluruh sekolah masih harus mempersiapkan dulu.

Baca Juga :  Penasaran dengan Festival Kota Lama Semarang, Ini Informasi Detailnya

Di bidang teknologi untuk edukasi guru bagaimana pembelajaran jarak jauh kalau memang akan digunakan sistem daring atau luring. Jadi saat ini belum bisa dipaksakan,” ujar dia pada Kamis (20/8/2020), kemarin.
“Namun segala keputusannya ada di Bapak Bupati,” imbuh dia.

Lebih detail, Kustiyah menjelaskan, berdasarkan hasil rapat bersama dengan sejumlah steakhokeer, Pemkab Blora berencana akan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka September mendatang. Namun harus dilakukan simulasi di sekolah untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah.

Baca Juga :  Pedagang Terinfeksi Covid-19, Pasar Kayen dan Bulumanis Ditutup Sementara Hingga Hari Ini

Ia menyebutkan, dalam simulasi nantinya, hanya 5 sekolah yang akan ditunjuk sebagai pilot project pembelajaran tatap muka. Meski begitu, menurutnya, pembelajaran tidak akan efektif jika dilakukan dengan model sesi.

“Dewan Pendidikan mendorong jika dalam masa simulasi nantinya menimbulkan dampak negatif maka harus segera dihentikan,” kata dia.

“Ia juga mengungkapkan bahwa menurut rencana pada bulan September bisa dimulai. Kalau menimbulkan dampak negatif ya harus perpanjangan lagi. Kalau dipaksa akan ada apa-apanya kan jadi repot semua. Jadi kita benar-benar memperhatikan resiko,” terang dia. Satria Utama