JOGLOSEMARNEWS.COM Market

Uang Kertas Pecahan Rp75.000 Dijual Online dengan Harga Jutaan, Shopee Ambil Kebijakan Hapus Lapak Penjual

Uang kertas pecahan khusus Rp75.000. Foto: Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMAR.COM – Peluncuran uang peringatan khusus (UPK) HUT ke-75 Kemerdekaan RI berupa uang kertas pecahan Rp75.000 mendapat sambutan antusias dari masyarakat Indonesia. Banyak warga masyarakat yang langsung melakukan pemesanan untuk penukaran di Bank Indonesia.

Namun demikian, sebagian orang justru memanfaatkan momen perilisan UPK yang dicetak terbatas hanya 75 juta lembar itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satunya dengan menjualnya kembali di toko online.

Salah satu marketplace e-commerce yang menjadi tempat penjualan uang pecahan Rp75.000 adalah Shopee. Diketahui sempat ada sejumlah akun yang menjual uang kertas baru itu dengan harga jutaan. Mulai dari Rp1,75 juta per lembar hingga Rp8,88 juta per lembar.

Menanggapi hal itu, pihak Shopee akhirnya mengambil kebijakan untuk menurunkan iklan penjual uang kertas itu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Public Relations Lead Shopee Indonesia, Aditya Maulana Noverdi.

Baca Juga :  Secret Clean Dukung Pilkada 2020 Agar Berjalan Aman dari Covid-19 dengan Berikan Bantuan Hand Sanitizer

Menurutnya, kebijakan menurunkan iklan penjualan uang kertas baru tersebut sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

“Secara resmi, uang tunai ini hanya dapat diakses melalui BI, Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, dan CIMB Niaga,” kata Aditya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Menurut Aditya, uang kertas pecahan baru ini bisa diakses melalui institusi penyedia tersebut setelah melalukan pemesanan online, baik melalui aplikasi dan/atau laman situs resmi Bank Indonesia.

Praktik penjualan uang yang baru dengan harga lebih tinggi dari nominal aslinya bukan kali ini saja. Tak hanya di Shopee, marketplace e-commerce lain seperti Tokopedia misalnya, diketahui ada akun yang menjual uang Rp50.000 seharga Rp500.000.

Sementara itu, Direktur Departemen Komunikasi BI Junianto Herdiawan menegaskan jika uang yang masih berlaku maka nilainya masih sesuai dengan yang tertera pada lembaran atau kepingan uang tersebut.

Baca Juga :  Secret Clean Dukung Pilkada 2020 Agar Berjalan Aman dari Covid-19 dengan Berikan Bantuan Hand Sanitizer

Sedangkan dalam UU Mata Uang, pelarangan hanya ditujukan untuk tindakan penjualan uang rusak atau palsu dan bukan untuk menjual kembali uang rupiah dengan harga lebih tinggi.

Akan tetapi sejak 2008, BI sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10/8/DPU tentang Penukaran Uang Rupiah. Di dalam bagian III, ada klausul:

“Pelaksanaan layanan penukaran dilakukan di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh BI”.

SE ini diperbarui pada tahun 2011 dengan SE Nomor 13/12/DPU. Tetapi dari dua SE itu, tidak ada ketentuan sanksi bagi penukaran atau penjualan uang oleh pihak lain yang tidak disetujui BI.

BI sejauh ini hanya memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menukarkan uang di tempat penukaran uang yang tidak resmi. Hal itu banyak terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

www.tempo.co