JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

MUI Tolak Rencana Sertifikasi Penceramah: Timbulkan Kegaduhan dan Kekhawatiran Intervensi Pemerintah

Ilustrasi Majelis Ulama Indonesia.

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Rencana Kementerian Agama untuk melakukan sertifikasi penceramah atau dai dinilai telah menimbulkan polemik di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun akhirnya mengambil sikap untuk menolak rencana tersebut.

Dalam siaran pers resmi MUI disampaikan bahwa sikap tersebut diambil setelah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menggelar rapat pimpinan pada Selasa (8/9/2020).

Adapun siaran pers itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas dan Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi.

“Rencana sertifikasi dai/mubalig dan/atau program dai/mubalig bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan.”

Baca Juga :  Pidato Sidang Umum PBB: Presiden Jokowi Tegaskan Setiap Negara Berhak untuk Akses Vaksin Covid-19, Sebut Vaksin Jadi Game Changer Perang Global Melawan Pandemi

“Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut,” tulis siaran pers pernyataan sikap MUI, yang sudah dikonfirmasi Tribunnews, Selasa (8/9/2020).

Selain itu, ditegaskan pula bahwa MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi dai/mubalig sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan mereka terhadap materi dakwah, terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan, dan sebagainya.

Baca Juga :  Jokowi Ingatkan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Kerap Dibajak

“Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas/kelembagaan Islam, termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu,” lanjut pernyataan MUI.

Pada akhirnya, MUI mengimbau agar semua pihak untuk tidak mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/mubalig dan hafiz serta tampilan fisiknya. Hal itu berkenaan dengan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi beberapa waktu lalu.

“Mengimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/mubalig dan hafiz serta tampilan fisik mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup pernyataan MUI.

www.tribunnews.com