JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kuasa Hukum Bos Investasi Rangrang CV MSB Sragen Akui Tunggakan Yang Belum Dibayar ke Mitra Masih Rp 1,5 Trilyun. Perputaran Uangnya Capai Rp 101 Trilyun?

Ilustrasi uang banyak. Insert Sugiyono Dirut CB MSB. Foto kolase/Wardoyo
madu borneo
madu borneo
madu borneo

 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tim kuasa hukum Sugiyono (45), Direktur Utama CV Mitra Sukses Bersama (MSB) Sragen yang bergerak di bidang investasi semut rangrang, tak menampik jika masih ada tunggakan komisi atau kewajiban ke mitra yang belum terbayarkan.

Berdasarkan pengakuan Sugiyono, jumlah total kewajiban yang belum dibayarkan sejauh ini tercatat mencapai angka Rp 1,5 trilyun.

Hal itu diungkapkan salah satu anggota tim kuasa hukum Sugiyono dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Dharma Satya Graha Solo, Pardiman. Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia tak menampik jika masih ada tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan ke mitra sebesar Rp 1,5 trilyun.

“Ya memang benar, dari catatan keseluruhan kewajiban ke mitra yang belum dibayarkan sekitar Rp 1,5 trilyun,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM kemarin.

Pardiman menguraikan kali terakhir,
bos asal Dusun Kroyo RT 15/5, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Sragen itu masih membayarkan kewajiban melalui transfer sekitar Rp 5 miliaran.

Setelah itu, kemudian kliennya langsung dipanggil oleh Direskrimum Polda dan kemudian ditahan pada 3 Agustus 2020.

Pardiman menyampaikan sebenarnya masih ada itikad dari kliennya untuk menyelesaikan kewajiban itu. Pun dengan mitra-mitra juga sebenarnya masih sangat berharap uangnya bisa kembali.

Namun dengan posisi, kliennya ditahan, akhirnya berdampak kesulitan untuk membayar kewajiban itu. Karenanya, gugatan praperadilan menjadi salah satu upaya untuk berjuang agar kliennya terbebas dari proses penersangkaan sehingga bisa membayar kewajiban ke mitra.

Baca Juga :  Sempat Dinaikkan ke Ambulans PDIP, Jenazah Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPC Gerindra Pekalongan Mendadak Diturunkan Lagi. Akhirnya Dipindah dan Diantar ke Rumah Duka Pakai Ambulans PMI Sragen

Sementara, soal kabar bahwa perputaran uang dari bisnis investasi rangrang yang dikabarkan mencapai Rp 101 trilyun, Pardiman tidak menampik.

“Iya kalau dari investigasi polisi memang seperti itu. Tapi kemungkinan itu total perputaran uangnya,” tukasnya.

Seperti diberitakan, Sugiyono melalui tim kuasa hukumnya memutuskan menggugat Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi.

Kapolda digugat atas proses penangkapan, penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan barang maupun aset berharga milik Sugiyono.

Bahkan, gugatan praperadilan itu kini sudah memasuki masa persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sragen.

Salah satu anggota tim kuasa hukum, Pardiman mengatakan gugatan diajukan ke PN Sragen pada tanggal 3 September 2020 lalu. Gugatan diajukan ke PN Sragen lantaran locus delictinya ada di Sragen.

“Panggilan sidang perdana pada tanggal 21 September 2020 lalu. Dan hari ini tadi sudah sidang kelima dengan agenda pembuktian surat-surat bukti yang kami ajukan sebagai dasar gugatan,” papar Pardiman, kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (25/9/2020).

Pardiman menguraikan gugatan itu diajukan lantaran kliennya menganggap semua proses mulai dari penangkapan, penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan yang dilakukan tim Reskrimum Polda Jateng, tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Sebab kliennya langsung ditahan di Polda Jateng setelah menerima surat panggilan terakhir tanggal 3 Agustus 2020 lalu.

Kliennya yang dilaporkan ke Polda Jateng pada 10 Oktober 2019, kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut, Wakil Ketua DPRD Pekalongan Asal Karanganyar Tewas Kecelakaan di Tol Sragen. Korban Tewas Seketika, Sopirnya Patah Kaki

“Penetapan tersangka secara resmi, tidak mengetahui. Begitu dapat surat panggilan terakhir 3 Agustus itu kemudian langsung ditetapkan tersangka dan ditahan di Polda Jateng sampai sekarang. Kemudian klien kami disebut dilaporkan oleh 90 orang mitra dengan nominal kerugian Rp 9,8 miliar, tapi yang diperiksa baru 11 pelapor saja. Apakah itu sudah bisa mewakili yang 90 pelapor. Apakah laporan itu betul apa enggak, itu yang kami uji di praper ini,” jelasnya.

Kemudian, proses penyitaan aset-aset seperti sertifikat, empat mobil, truk box milik kliennya, juga dinilai ada cacat hukum.

Karenanya, tim kuasa hukum bersinergi untuk melakukan upaya hukum praperadilan guna menguji materi benar tidaknya proses penahanan dan penyitaan aset itu.

“Tadi dalam pembuktian, kami sampaikan bukti-bukti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Direskrimum Polda Jateng No B 55/V/Res.1.24/2020/Reskrimum dan empat kopian surat tanda penerimaan,” jelasnya.

Pardiman menyampaikan gugatan praperadilan juga dilakukan sebagai salah satu upaya kliennya memenuhi komitmen membayar kewajibannya kepada mitra-mitranya.

Sebab, menurutnya, para mitra sebenarnya masih sangat berharap kliennya bisa keluar sehingga bisa tetap memenuhi komitmen untuk mengembalikan uang kepada mitra.

“Menurut data yang kami himpun, klien kami Pak Sugiyono tetap akan memenuhi sesuai kewajibannya. Dengan jarak waktu yang disepakati 3 tahun. Tapi baru berjalan 1 tahun, Pak Sugiyono  sudah ditahan sehingga dia tidak bisa melakukan kewajibannya,” terangnya. Wardoyo