JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pemerintah Mulai Blokir Ponsel Ilegal, Perhatikan Ini Saat Beli Perangkat Telekomunikasi. Pastikan IMEI Sudah Terdaftar di CEIR

Ilustrasi ponsel. Foto: pexels.com

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemerintah telah mengumumkan mulai melakukan tindakan memblokir perangkat telekomunikasi ilegal yang memiliki nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang tidak terdaftar di dalam sistem Central Equipment Identity Register (CEIR).

Langkah pemblokiran ponsel ilegal dan tidak terdaftar itu disebut telah dimulai sejak Selasa (15/9/2020) kemarin. Perangkat telekomunikasi ilegal yang telah diblokir tidak akan bisa mendapatkan layanan jaringan.

Pemblokiran tersebut dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengendalian nomor IMEI untuk perangkat telekomunikasi jenis telepon seluler, komputer genggam (laptop), dan komputer tablet (HKT).

“Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkat HKT hendaknya terlebih dahulu memastikan IMEI yang tercantum pada kemasan dan perangkat, serta mengecek IMEI perangkatnya di laman http://imei.kemenperin.go.id,” tulis siaran pers bersama, Rabu (16/9/2020).

Kebijakan pengendalian IMEI ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta didukung seluruh operator telekomunikasi seluler di Indonesia.

Baca Juga :  KPU Sahkan Perubahan Peraturan Kampanye Pilkada dalam Masa Pandemi: Konser Musik hingga Kegiatan Perlombaan Dilarang, Ngeyel akan Langsung Dibubarkan

Kepada masyarakat yang hendak membeli perangkat telekomunikasi, termasuk ponsel, maka disarankan untuk terlebih dahulu memastikan apakah perangkat tersebut ilegal atau bukan.

Sebelum Membeli Ponsel

Lantas bagaimana cara memeriksanya? Salah satunya bisa dengan melakukan uji coba menggunakan kartu sim ponsel yang aktif. Jika setelah kartu sim dimasukkan perangkat mendapatkan sinyal layanan operator seluler maka bisa dipastikan ponsel tersebut berfungsi dengan baik. Namun jika tidak mendapat sinyal, maka perlu dicurigai bahwa perangkat itu tidak terdaftar.

Sedangkan untuk pembelian perangkat melalui toko daring, maka cara yang bisa dilakukan adalah memastikan pihak penjual berani menjamin bahwa IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi dalam sistem CIER. Untuk itu, pemerintah meminta kepada para pedagang perangkat telekomunikasi, baik secara offline maupun online, agar bertanggungjawab terhadap HKT yang dijualnya.

Baca Juga :  Status Positif Covid-19 pada Paslon Peserta Pilkada Serentak 2020 Bakal Pengaruhi Nomor Urut, Bisa Dapat Nomor Urut Sisa atau Terakhir

Sedangkan untuk masyarakat yang melakukan pembelian perangkat telekomunikasi dari luar negeri atau zona pasar bebas (free trade zone) maka wajib terlebih dahulu mendeklarasikan serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal itu sebagai modal awal untuk mendaftarkan IMEI perangkat yang dibeli melalui laman https://www.beacukai.go.id/register-imei.html atau melalui Aplikasi Mobile Beacukai yang dapat diunduh di Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2×24 jam.

Pemerintah menyatakan, kebijakan pengendalian IMEI sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan memenuhi standar, sah atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

www.tempo.co