JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Polri Tegaskan Tidak Akan Keluarkan Izin Keramaian Acara Nonton Bareng Film G30S PKI, Ini Alasannya

Ilustrasi proyektor. Foto: pixabay.com
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian acara nonton bareng (nobar) film G30S PKI. Hal tersebut lantaran saat ini masih dalam suasana pandemi Covid-19 dan keselamatan jiwa masyarakat adalah yang utama.

Penayangan film G30S PKI sempat menjadi agenda rutin setiap akhir bulan September sekaligus menyambut Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Namun tahun ini, izin keramaian untuk acara nobar film tersebut dipastikan tidak akan keluar.

Disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiyono, alasan tidak diberikannya izin tersebut lantaran sedang dalam masa pandemi Covid-19. “Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang pertama dan ini masih dalam pandemi Covid-19,” kata Awi, Senin (28/9/2020).

Baca Juga :  Ditangkap, Penghina Moeldoko dan Pelaku Ujaran Kebencian Dijadikan Tersangka

Lebih lanjut jika masih ada warga masyarakat yang hendak menonton film tersebut maka diimbau untuk dilakukan di kediaman masing-masing dan tidak dilakukan secara beramai-ramai.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa menonton film G30S PKI tidak dilarang. Dia bahkan menyebut hukumnya mubah, jika meminjam istilah dalam hukum Islam.

“Pemerintah tidak melarang atau pun mewajibkan untuk nonton film G30 S PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam, mubah. Silakan saja,” kata Mahfud MD yang disampaikan melalui twitnya di akun media sosial Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Minggu (27/9/2020).

Baca Juga :  Wapres Ma'ruf Amin Sebut Meski Tidak Halal Vaksin Covid-19 Tetap Bisa Digunakan: Dalam Keadaan Tidak Normal, Menjaga Keselamatan Jiwa Nomor Satu

Dalam Islam, aktivitas yang berstatus hukum mubah boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan. Untuk itu, Mahfud meminta agar masyarakat tak mempersoalkan boleh tidaknya menonton film G30S PKI. Pemerintah, lanjut Mahfud, juga tak melarang bagi televisi yang ingin menyiarkan film G30S PKI. Semua tergantung kepada pemegang hak siar.

“Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di YouTube. Dulu Menpen (Menteri Penerangan) Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan,” ujarnya.

www.tempo.co