JOGLOSEMARNEWS.COM Nasional Jogja

Gubernur DIY Naikkan UMP 3,54 Persen

Sri Sultan HB X (kiri) / tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

Sri Sultan HB X (kiri) / tempo.co

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur DIY,  Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021, dengan besaran 3,54 persen.

“Untuk UMP DIY tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1.765.000,- atau naik sebesar 3,54 persen dari upah minimum berlaku pada tahun 2020 ini,” ujar Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY, Aria Nugrahadi Sabtu (31/10/2020).

Kebijakan kenaikan upah itu pun diteken Gubernur DIY melalui Surat Keputusan Gubemur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021, tanggal 31 Oktober 2020.

Aria mengatakan keputusan Sultan HB X untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020.

Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY itu merupakan hasil Sidang Pieno Dewan Pengupahan DIY yang dihadiri oleh ketiga unsur Dewan Pengupahan yaitu unsur pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.

“Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif,” katanya.

Baca Juga :  Merapi Siaga, Pelajar di KRB III Dilatih untuk Tanggap Bencana

Adapun hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan pertimbangan kenaikan Upah Minimum, sebesar 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli menggunakan data BPS (pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional) dan sebesar 4 persen berdasarkan permintaan dari unsur pekerja/buruh.

Adapun dari unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan Upah Minimum sebesar 3,33 persen hasil kajian tenaga ahli.

“Berdasarkan pertimbangan rekomendasi di atas, Gubemur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi DIY tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021,” ujarnya.

Pengambilan keputusan Sultan HB X tersebut, merupakan kewenangan kepala daerah dalam hal penetapan Upah Minimum Provinsi, sebagai jaring pengaman, sesuai PP 78 tahun 2015.

Hal tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini.

Aria menambahkan keputusan gubernur untuk menaikkan UMP DIY telah didasari pertimbangan dan kebijakan yang mendalam.

Baca Juga :  DIY Belum Putuskan Kapan Akan Mulai Sekolah Tatap Muka

Selain itu juga mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid19, serta peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha.

Sebelumnya melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 yang diterbirkan tanggal 26 Oktober 2020, pemerintah pusat merekomendasikan upah minimum besarannya sama dengan tahun ini alias tidak naik.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY sebelumnya juga turut merespon terbitnya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI yang menyinggung soal ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 itu.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Ruswadi mengeluarkan 5 sikap organisasinya terhadap surat edaran menaker itu.

“Pertama, yang dimaksud nilai kenaikan adalah jumlah besaran prosentase/rupiah sama dengan tahun lalu maka dapat diasumsikan, serendah-rendahnya (upah minimum) sama dengan tahun lalu,” ujar Ruswadi dalam siaran pers 30 Oktober 2020.

www.tempo.co