Parah, Bantuan BPUM UMKM di Sragen Ditemukan Malah Nyasar ke Pengusaha-pengusaha Tajir, PNS, Kepala Dinas Hingga Anggota DPRD. Pelaku Usaha Kecil Geregetan Susah Payah Ngurus Syarat Tapi Namanya Justru Tidak Muncul

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Warga dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sragen dibuat geregetan dan resah.

Pasalnya, bantuan pemerintah untuk UMKM (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan untuk penguat UMKM di masa pandemi, justru ditemukan sebagian nyasar ke pengusaha tajir, pegawai hingga anggota DPRD.

Parahnya lagi, mayoritas pelaku usaha kecil yang kondisinya kembang kempis dan ikut mengajukan BPUM lewat dinas, hingga kini malah belum muncul di daftar penerima.

Keresahan itu mencuat menyusul beredarnya daftar penerima BPUM UMKM dari pusat beberapa hari lalu. Dalam daftar yang memuat ribuan nama dan alamat dalam bentuk file itu beredar luas ke WA dan diklaim sebagai penerima BPUM se-Jawa Tengah.

“Iya Mas, banyak yang kaget karena nama penerima bantuan yang muncul kebanyakan malam orang-orang lama atau data UMKM lama. Mereka banyak yang pemilik kios besar dan sebagian saya tanya malah nggak mengajukan. Yang bikin kesel, orang-orang yang kemarin mengajukan malah tidak lolos jadi penerima. Ini pusat sebenarnya gimana, warga banyak yang resah. Saya kemarin juga ikut ngajukan tapi juga nggak masuk,” ujar Yanto, salah satu warga Gading, Tanon, yang juga ikut mengajukan bantuan BPUM kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (5/10/2020).

Sementara data yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , sebagian nama penerima BPUM itu justru diketahui merupakan pengusaha besar. Seperti H Sutrisno, pengusaha asal Sumberlawang yang dikenal punya banyak kios dan toko material.

Kemudian ada pula anggota DPRD Sragen asal Sumberlawang, M Haris Efendi yang juga masuk daftar penerima. Parahnya lagi, Kepala DKK Sragen Hargiyanto yang punya rumah sakit, juga ikut terdaftar sebagai penerima.

Dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sragen, Tugiyono tidak menampik banyak menerima laporan dan aduan soal munculnya nama yang dianggal tidak layak menerima, namun terdaftar sebagai penerima BPUM.

Ia membenarkan bahwa Kepala DKK Sragen, Hargiyanto muncul di daftar penerima BPUM. Kemudian ada PNS di DPMPTSP Sragen, Ilham juga muncul di daftar penerima.

Kemudian ada PNS pegawai di RSUD Sragen juga tiba-tiba mengatakan namanya masuk di daftar penerima BPUM.

“Ya ada laporan masuk kalau ada yang merasa nggak daftar tapi namanya muncul. Lalu ada PNS staff saya nggak daftar juga muncul. Kalau Pak Hargiyanto namanya juga ada di daftar padahal memang nggak ngajukan,” paparnya Senin (5/10/2020).

Tugiyono yang juga Kepala DPMPTSP itu menyampaikan dari informasi yang diterimanya, daftar ribuan penerima BPUM yang sudah beredar itu ternyata dalah data yang pengajuannya oleh BRI dan BPKP.

Sedangkan, data pemohon BPUM dari pelaku UMKM yang pengajuannya lewat mandiri (mendaftar langsung via online) dan Dinas Koperasi UMKM, hingga kini belum keluar hasilnya.

Pihaknya juga tidak mengetahui bagaimana teknis data dan siapa-siapa yang diajukan oleh BRI maupun BPKP. Karena instruksi pengajuan data untuk dua institusi itu langsung dari pusat.

“Jadi yang perlu diketahui bahwa data BPUM itu untuk program bantuan UMKM datanya itu ada tiga jenis. Yang pertama, data yang diusulkan oleh BRI, kedua dari BPKP dan ketiga yang mendaftar mandiri lewat dinas kemarin. Nah yang sudah keluar itu yang dari BRI dan BPKP, yang mandiri sampai saat ini belum keluar,” terangnya.

Ia menengarai nama PNS, pengusaha, kepala dinas hingga anggota DPRD yang muncul itu dimungkinkan diajukan oleh BRI.

Sebab sebagian dari mereka mengaku memang merasa tidak pernah mengajukan BPUM sehingga kaget juga tiba-tiba muncul sebagai penerima BPUM dan mendapat pemberitahuan.

Terpisah, M Haris Efendi tidak menampik namanya memang muncul di daftar yang beredar dan diklaim sebagai penerima BPUM itu.

Namun ia menegaskan bahwa dirinya merasa tak pernah mengajukan BPUM sehingga kaget juga ketika namanya ramai diperbincangkan masuk penerima.
Ia juga menyangsikan data itu karena sumbernya tidak jelas. Justru kemunculan namanya itu dinilai merugikannya karena akhirnya memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

“Iya memang benar itu nama saya dan alamat saya. Tapi saya nggak pernah mengajukan BPUM. Dan setelah kami cek, ternyata banyak pengusaha besar yang muncul jadi penerima. Di Sumberlawang ada Pak Haji Sutrisno yang kondang, juga muncul. Saya sudah klarifikasi ke BRI ternyata tidak ada, saya tanyakan ke Dinas UMKM ternyata itu data-data pengusaha yang terdaftar sejak 20 tahun yang lalu dimasukan semua. Kami justru dirugikan dikira ikut mengajukan bantuan, padahal enggak pernah. Saya juga bingung kok nama saya tiba-tiba muncul,” tandasnya. Wardoyo