JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Polri: Para Penolak UU Cipta Kerja Silakan Gugat ke MK

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Argo Yuwono / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dipersilakan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikatakan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Mabes Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono.

“Untuk aspirasi silahkan dibawa ke MK, kalau tidak terima,” kata Argo saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

RUU Cipta Kerja resmi disahkan DPR dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober.

Baca Juga :  Arab Saudi Izinkan Indonesia Kirim Jemaah Umrah, Tapi 33.429 Calon Jemaah Tetap Tidak Bisa Diberangkatkan. Ini Alasannya

DPR saat itu memutuskan untuk mengetuk rancangan perundangan tersebut meski ada penolakan dari Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara mereka yang setuju adalah PDIP, Gerindra, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan Golkar.

Buntut dari pengesahan ini, massa di sejumlah wilayah menggelar demonstrasi dan melayangkan protes kepada pemerintah sebagai bentuk penolakan.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, telah mengatakan UU Cipta Kerja belum sampai ke meja presiden. Sebab, kata dia, DPR memiliki waktu tujuh hari untuk menyempurnakan, sebelum menyampaikan kepada presiden.

Baca Juga :  Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Ini 12 Kutipan Kata-kata Ir Soekarno tentang Pemuda

Berdasarkan aturan undang-undang, presiden berhak meneken atau tidak meneken undang-undang yang disahkan DPR. Jika UU tersebut dalam 30 hari tidak ditandatangani Presiden, maka akan langsung berlaku sebagai undang-undang.

Jika UU sudah diberi nomor dan diundangkan dalam lembaran negara, maka masyarakat sudah bisa menggugat UU tersebut jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

www.tempo.co