JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Pupuk Terus Bergejolak, KTNA Sragen Tegas Ajukan 2 Usulan ke Presiden. Cukupi Kebutuhan Petani atau Batalkan Kartu Tani!

Ilustrasi petani di Tanon Sragen. Foto/Wardoyo

 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Problem karut marut pupuk bersubsidi mulai dari distribusi, kekurangan alokasi hingga rumitnya penebusan lewat kartu tani, membuat Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen memutuskan melayangkan surat ke presiden RI.

Usulan itu dilayangkan menindaklanjuti hasil dua kali audiensi di DPRD dua hari lalu. Organisasi yang mewadahi para petani itu pun memberikan sejumlah opsi solusi kepada pemerintah untuk menyikapi kompleksitas persoalan pupuk bersubsidi yang terus terjadi.

Dari serangkaian opsi itu, KTNA mendesak pemerintah memilih opsi memenuhi alokasi pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani meski harus menaikkan harga eceran tertinggi (HET) atau membatalkan kartu tani.

Advertisement

“Kami minta kepada pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pupuk petani sesuai permentan nomer 40 tahun 2007. Atau menaiknan HET pupuk dengan catatan harus memenuhi kebutuhan  pupuk bersubsidi bagi petani sesuai permentan diatas,” papar Ketua KTNA, Sragen, Suratno kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Minggu (22/11/2020).

Baca Juga :  Pelanggan PDAM Sidoharjo Sragen Keluhkan Air Mendadak Berubah Hitam Pekat Kayak Comberan. Warga: Mau Pakai Wudhu Sampai Gak Tega!

Ia menguraikan jika pemerintah tak kuat lagi menyubsidi pupuk sesuai kebutuhan petani, bisa ditempuh opsi dengan memberikan subsidi hanya pada pupuk majemuk (NPK) dengan komposisi yang telah memenuhi kebutuhan unsur hara.

Dengan memproduksi satu pupuk majemuk dengan hara lengkap, akan bisa menghemat anggaran tanpa mengurangi kandungan yang dibutuhkan tanaman.

Ia menggambarkan di Kabupaten Sragen tahun 2020 ini kuota  pupuk petani per hektare untuk Urea hanya 217 kg, SP 36 31 kg, ZA 65 kg, NPK 174 kg dan Organik 95 kg.

Baca Juga :  160 Desa di Sragen Buka Mutasi Perangkat Desa, Tersedia 314 Lowongan dari Kasi Hingga Sekdes

Jika diuangkan sesuai HET masing-masing pupuk, jatah satu hektare itu senilai total Rp. 591.600 atau Rp 2.300 perkilogram atau setara harga pupuk NPK.

Jumlah jatah pupuk itu mendapatkan pupuk NPK 257 kg ditambah dengan kuota 174  kg menjadi 431 kg. Dengan 431 kg dinilai sudah cukup untuk kebutuhan perhektare.

“Atau opsi lain, subsidi diberikan dalam bentuk uang lewat kartu tani berdasarkan luasan lahan kepemilikan petani berdasarkan peraturan yang ada. Kemudian pupuk dibebaskan dan barang diperbanyak,” jelasnya.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua