JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Derita Petani Sragen, Pupuk Bersubsidi Sulit, Sejumlah Mesin Penebusan Rusak, Kartu Tani Malah Tambah Rumit. KTNA: Negara Tak Bisa Berbuat Apa-apa Untuk Peningkatan Pertanian!

Ilustrasi petani di Tanon Sragen. Foto/Wardoyo
Ilustrasi petani di Tanon Sragen. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keberadaan pupuk bersubsidi masih menuai banyak keluhan di kalangan petani di Sragen.

Rumitnya penebusan lewat kartu tani dan mesin ESC di kios yang banyak rusak serta kekosongan stok di penyalur mendominasi jeritan hati petani di banyak wilayah di Sragen.

Hal itu terungkap saat digelar rakor soal pupuk di ruang Aula Sukowati Sragen, Selasa (10/11/2020). Mayoritas petani dan kelompok pelaku pertanian memandang program kartu Tani sama sekali tidak memudahkan para petani mendapatkan kuota pupuk bersubsidi namun justru memperumit keadaan.

“Gimana petani mau sejahtera. Pupuk dikurangi, barangnya sulit sudah butuh yang ditebus nggak ada. Percuma mau pakai kartu-kartunan segala wong pupuknya saja sulit dan kosong. Yang dibutuhkan petani itu hanya pupuknya gampang dan mudah dibeli. Mahal pun nggak apa-apa asal mudah. Lha ini sudah jatahnya sedikit, nebusnya rumit, barangnya belum ada,” ujar Pardi, salah satu petani di Tanon.

Baca Juga :  Momen Kedekatan Pengusaha Asal Sragen Billy Beras Bersama Tim Thomas Cup di Bali. Sempat Foto Bareng Rival Terberat Kevin/Marcus

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno juga menyampaikan program kartu tani merupakan program yang terkesan dipaksakan.

Menurutnya terlalu mempersulit jika kartu tani harus diberlakukan 2021 padahal sejak digulirkan tahun 2015 selalu menuai permasalahan yang tak kunjung selesai.

Selain itu, setiap musim pasti ada perubahan yang tidak diantisipasi oleh sistem. Dan masih banyak persoalan lainnya yang harus dihadapi akibat terus berkurangnya kuota pupuk.

Baca Juga :  Sosok Kenzo, Siswa SD di Sragen yang Bikin Bupati Terngiang-ngiang. Simak Kisah Tengilnya!

”Misal antrian ke BRI atau ke KPL yang biasanya satu kecamatan antrian panjang butuh seharian. Itu sistem ribetnya kartu tani. Termasuk jika EDC belum siap dan sebagainya,” paparnya kepada wartawan.

Suratno menilai pemerintah kurang berpihak pada petani. Selain kuota pupuk bersubsidi yang terus dikurangi, program kartu tani juga makin memperparah keadaan.

Bahkan ia menyebut negara tidak bisa berbuat apa-apa untuk peningkatan hasil produksi pertanian.

”Misalnya harus menggunakan pupuk non subsidi dengan harga yang tinggi, harusnya harga gabah juga tinggi,” urainya.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua