JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Geregetan Pupuk Kosong, Bambang: Kalau Ingin Petani Hancur, Ya Sudah Biarkan Seperti Ini Saja!

Bambang Widjo Purwanto. Foto/JSnews
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – DPRD Sragen berang dengan alibi pemerintah soal kendala kekosongan pupuk yang terjadi saat ini. Mereka pun meminta jajaran dinas pertanian Sragen untuk terjun ke lapangan melihat realitas.

Pasalnya saat ini petani di beberapa wilayah sudah selesai masa tanam dan sudah membutuhkan pupuk. Sementara, kondisinya hampir sebagian besar penyalur atau kios pupuk lengkap (KPL) belum menebus atau menyediakan stok pupuk untuk petani.

“Menyikapi pernyataan Pemkab melalui Sekda dan Kadistan, bahwa pupuk tidak boleh disebut langka tapi karena terkendala sistem pemberlakuan kartu tani dan faktor teknis. Ini aneh. Sebab mau karena apapun masalahnya, yang jelas pupuk sampai saat ini belum nyampai ke petani,” papar anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).

Bambang juga mengaku geregetan dengan pernyataan dari Kadinas bahwa 3 minggu pupuk harus sudah sampai ke petani dan pernyataan bahwa sudah mengecek bahwa petani saat ini belum butuh pupuk.

Padahal, faktanya di wilayah Gondang, Tanon, Sidoharjo, dan beberapa kecamatan lain sudah banyak petani yang tanam padi dan saat ini benar-benar tengah menunggu pupuk.

Ia pun meminta agar dinas tidak hanya duduk di meja menunggu laporan saja. Bambang yang juga nyambi petani itu justru khawatir karena kinerja dinas yang tak realistis dan keterlambatan pemupukan akan berdampak buruk mengacaukan pertumbuhan tanaman dan produktivitas padi.

“Saya heran dengan pernyataan beliau. Inilah yg saya maksud kalau kerja hanya di atas meja. Silakan datang ke Gondang, ada nggak yang sudah tanam. Yang perlu dicatat, akibat keterlambatan memberikan pupuk akan menurunkan hasil produksi. Padahal pemupukan pertama itu mulai 7 sampai 10 hari. Kalau dibilang 3 minggu sama aja membunuh petani,” tukasnya kesal.

Legislator asal Golkar itu meminta agar dinas jangan melihat lahan yang belum tanam. Akan tetapi lihat bagaimana nasib petani dan lahan yang sudah tanam.

Menurutnya, secara aturan, seharusnya 2 minggu sebelum masa tanam itu pupuk sudah harus di kios atau penyalur. Ia menyebut mau ditebus dengan sistem apa saja mudah kalau pupuk sudah di penyalur.

“Tapi faktanya, ini sebagian besar sudah tanam hampir seminggu, belum ada pupuk di penyalur. Apa nggak kasihan petani,” kata dia.

Baca Juga :  Audiensi Pupuk di Sragen Memanas, Diungkap Ada Kios Umum Jual Pupuk Bersubsidi, Petani Sebut Distribusi Makin Ruwet dan Amburadul. Kepala Dinas Akui Kesulitan Dapat Data Riil Kartu Tani dari BRI

Karenanya, ia minta kejujuran pada para penyelenggara penyaluran pupuk mulai dari hulu sampai penyalur. Apakah benar kendala pupuk saat ini lebih karena mekanisme dan sistem penebusan.

Sebab ia banyak mendengar ada beberapa kios atau penyalur yang malah menolak di drop pupuk oleh distributor.

“Silahkan semua berargumentasi. Tapi seperti kami petani, kalau pemerintah tidak ingin hasil produk petani menurun segera saja dilakukan pendistribusian pupuk ke kios-kios. Tapi kalau ingin petani hancur ya sudah biarkan seperti ini saja. Pasti nanti produktivitas di Sragen akan anjlok,” tandasnya.

Di bagian akhir, Bambang menghimbau pada pemerintah baik pusat maupun daerah, bahwa kebutuhan pupuk itu adalah kebutuhan rutin. Menurutnya kebutuhan dan penyaluran sudah bisa dihitung sebelumnya dan diprediksi waktunya.

“Tapi mengapa setiap tahun seperti ini terus. Apakah tidak pernah dievaluasi. Selalu saja berbicara program, tapi nyatanya begini-begini terus. Petani itu mayoritas orang bodo, bukane dipinterke tapi malah dibodohin. Kasihan mereka. Makanya sekali lagi, kami sebagai petani berharap pada pemerintah lewat dinas teknis agar segera memerintahkan pendistribusian sekarang. Tidak tiga minggu lagi, kami butuh kinerja nyata bukan hanya sekadar omongan doang,” tegasnya.

Pernyataan Bambang itu dilontarkan menyikapi klaim dari Pemkab melalui Sekda Tatag Prabawanto dan Kepala Distan, Ekarini MTL dalam jumpa pers dengan wartawan, Rabu (4/11/2020).

Kendala Teknis Penebusan

Dalam jumpa pers itu, Sekda mengatakan kalau tidak ada kelangkaan, hanya saja ada kendala pada penebusan pupuk dengan kartu tani yang membuat petani belum bisa menebus pupuk.

Dalam keterangannya, Sekda mengatakan mengacu surat Dirjen Sarpras Kementerian Pertanian No: 477 SR 320/B/.5.2/08/2020 bahwa mulai 1 September 2020 penebusan pupuk bersubsidi di wilayah Jawa dan Madura diwajibkan menggunakan kartu tani.

Kemudian mulai 1 Januari 2021, hal itu akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Khusus di Sragen, ia menyebut sejauh ini memang ada kendala-kendala yakni belum semua petani familiar dengan kartu tani.

Sehingga mereka masih merasa kesulitan untuk melakukan penebusan.
Kendala lain masih adanya mesin penebusan atau EDC di tingkat penyalur yang belum bisa beroperasi akibat terkendala jaringan internet.

Baca Juga :  Berawal dari Senggolan Akhirnya Tewas Mengenaskan. Begini Kronologi Kecelakaan Maut Pemotor Asal Pasar Kliwon Solo Hantam Pohon di Karangmalang Sragen

“Sehingga petani yang harusnya bisa melakukan penebusan pakai kartu tani akhirnya jadi terkendala. Jadi bukan masalah kelangkaan, tapi hanya soal sistem dan masalah teknis saja,” paparnya.

Tatag menjelaskan selain faktor teknis mesin EDC, kendala lain adalah masih banyak petani yang belum memegang kartu tani.

Tatag menambahkan untuk musim tanam pertama ini, sisa alokasi pupuk di Sragen dipastikan masih mencukupi. Ia menyebut untuk jenis Urea misalnya, dari alokasi 2020 sebanyak 33.400 ton, baru terealisasi 19.802 ton atau masih sisa 13.597 ton atau 41 persen.

Kemudian jenis Phonska dari alokasi 31.600 ton di 2020, sudah terealisasi 20.376 ton dan masih ada sisa 11.223 ton atau 35 persen. Pun dengan jenis Organik dari alokasi 15.506 ton, yang terealisasi mencapai 9.385 ton dan sisanya 6.120 ton atau 39 persen.

Untuk ZA posisi saat ini sisa stok tercatat masih 6.782 ton dari alokasi 13.326 ton dan sudah terealisasi 6.453 ton.

Yang terakhir, alokasi SP36 dari alokasi 5.032 ton, yang terealisasi mencapai 3.391 ton dengan sisa stok masih 1.631 ton atau masih 37 persen.

“Ini persoalan hampir merata. Bukan kelangkaan tapi hanya karena sistem yang belum familiar saja. Kami mohon tidak resah, karena sebenarnya tidak ada kelangkaan, tidak ada pupuk yang disembunyikan,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Sragen, Ekarini Mumpuni Titi Lestari mengatakan posisi ketersediaan stok pupuk di MT pertama ini Insya Allah masih cukup. Cukup dalam artian sesuai dengan alokasi yang diberikan untuk kabupaten mengacu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kami evaluasi terus, kalau ada yang kekurangan nanti tetap akan dilakukan realokasi. Tinggal memindah-mindah tapi tentunya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau kemudian kurang itu bukan kelangkaan,” katanya.

Terkait keluhan petani bahwa stok di penyalur kosong padahal saat ini sudah dibutuhkan, Ekarini meminta agar 3 minggu lagi pupuk harus tersedia di penyalur.

“Kami cek di lapangan petani masih banyak yang belum butuh pupuk. Untuk droping batas maksimalnya 2 minggu sebelum tanam memang harus tersedia. Jangan sampai kurang dari 2 minggu,” tandasnya. Wardoyo