JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pengamat: Jokowi Gunakan Politik Zero Enemy di Periode Kedua

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato untuk forum Sidang Umum ke-75 PBB, Rabu (23/9/2020). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Ada kecenderungan, pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan dengan dia.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
Salah satu pendekatannya, menurut Adi Prayitno, adalah dengan memberikan bintang tanda kehormatan kepada orang-orang yang kerap mengkritiknya.

Mulai dari Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Gatot Nurmantyo.

“Ada kecenderungan Jokowi memakai politik zero enemy, di periode kedua ini. Terlihat mesra dengan kelompok yang selama ini berseberangan,” ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Rabu (4/11/2020).

Baca Juga :  Libur Panjang Bakal Dipangkas, Eijkman: Tak Bisa Cegah Penularan Covid-19

Diketahui, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat peringatan Hari Pahlawan.

Sebelumnya, presiden juga memberi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada bekas pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat peringatan HUT RI pada Agustus lalu.

Ketiganya dikenal sangat kencang mengkritik setiap kebijakan-kebijakan Jokowi. Gatot bahkan ikut mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang belakangan kerap mengkritik keras pemerintah.

Baca Juga :  SKT Belum Diperpanjang, Izin Ormas FPI Sudah Kedaluwarsa sejak Juni 2019. Kuasa Hukum FPI: Kami Nggak Peduli

“Sebagian publik mungkin kaget dengan penghargaan itu karena belakangan ini manuver Gatot kerap berseberangan dengan pemerintah. Sebagian publik lain mungkin menilai penghargaan ini perkara biasa mengingat Gatot adalah mantan Panglima TNI,” ujar Adi.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin berharap bintang jasa yang diberikan oleh Jokowi tidak mengendurkan kritik terhadap pemerintah.

“Tanda jasa itu hak. Sedangkan mengkritik itu kewajiban karena pemerintah dianggap salah jalan,” ujar Ujang.

www.tempo.co